oleh

Diduga Ada ” Restu ” Bangunan di Bantaran Sungai Jeneberang Marak

Gowa, matasulsel l Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) telah menjadi sasaran pengusaha berkantong tebal. Bukti nyata adalah, dengan maraknya pembangunan sarana pemukiman di sempadan atau di bantaran sungai.

Pembangunan pemukiman dalam jumlah massif, tentu akan mempersempit lahan serapan air sekitar sungai. Seperti yang terlihat di bantaran Jeneberang, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Padahal ada aturan jelas mengikat lewat Peraturan Daerah Pemprov Sulsel No 5 Tahun 1999, tentang garis sempadan sungai, Daerah manfaat sungai daerah penguasaan sungai dan bekas sungai dan Permen PUPR No 28 th 2015 pasal 22 – 23 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau

Pihak Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Sulsel sendiri telah berupaya untuk menegakkan aturan ini. Hanya saja, pembangunan di sekitar tetap berlanjut karena disinyalir ada “restu” dari SKPD lingkup Pemkab Gowa.

Kemudian di tempat tersebut terdapat pembangunan untuk lapak Resto dan tempat pemancingan, diduga perusahaan ini belum mengantongi izin. Namun pengerjaan pondasi dan pagar masih terus lanjut di lokasi Daerah Aliran Sungai.

Di sambangi Forum Jurnalis Sumber Daya Air (FJ-SDA) terkait perihal pembangunan ini, Kepala DAS dang Pengairan PUPR Kab Gowa, A. Yusla menuturkan lokasi di maksud itu merupakan pengawasan dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dan Dinas PSDA Provinsi Sulsel ” itu lokasi ” Ucapnya

Lebih lanjut, dirinya mengatakan walaupun demikian pengawasan dari balai besar Jeneberang maka pihak PUPR Gowa akan langsung meninjau lokasi tersebut untuk bahan koordinasi dengan tingkatan di atasnya

” Besok Tim dari Dinas PUPR Gowa dan pihak dinas terkait akan meninjau lokasi tersebut ” Pungkasnya

Kami akan memberikan teguran, sesuai ketentuan perusahaan seharusnya mengantongi IMB terlebih dahulu baru melaksanakan pembangunan.

Namun sampai saat ini izin prinsip dan izin lokasi juga belum keluar, padahal dua izin itu yang dijadikan acuan bagi perusahaan mengurus perizinan lainnya.” jika memang perusahaan tersebut tidak mengantongi Izin akan ditindaki sesuai aturan dari Kabupaten,” Tutupnya.(Rls)

 width=

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed