Hanura Sebut NH Dedengkotnya Ekonomi Kerakyatan

oleh

Makassar, Matasulsel – Ketua DPD Hanura Sulsel Ilhamsyah Mattalatta menyebut pasangan nasionalis-religius seperti Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar yang dibutuhkan Sulawesi Selatan saat ini. Khususnya dalam hal membawa kesejahteraan berkeadilan untuk masyarakat.

“Pasangan ini yang memang dibutuhkan masyarakat Sulsel. Khususnya dalam membawa kesejahteraan,” ucap Ilhamsyah Rabu, (10/1).

Menurut Ilhamsyah, soal ekonomi kerakyatan, pengalaman NH sudah tidak usah diragukan lagi. Kiprahnya di dunia koperasi, baik di tingkat nasional hingga internasional menjadi buktinya.

“Soal ekonomi kerakyatan, Nurdin Halid ini boleh dikatakan mbahnya, dedengkotnya ekonomi kerakyatan. Sesuai tagline-nya, membangun di kampung, memang pembangunan harus dimulai dari kampung,” ungkapnya.

Ilhamsyah berharap, seluruh program yang digagar NH-Aziz mendapatkan dukungan darj masyarakat Sulsel. Supaya, kata dia, pembangunan secara merata dapat diwujudkan.

“Caranya, mari kita sama-sama, sama-sama ki, mendukung, memilih dan memenangkan NH-Aziz untuk Sulsel baru dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.

Diketahui, NH menggagas konsep ekonomi kerakyatan sebagai solusi jitu untuk mengakhiri ketimpangan. Tidak bisa dinafikan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sulsel cukup pesat. Sayangnya, kencangnya pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi pemerataan yang membuat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin lebar.

“Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sulsel cukup tinggi. Tapi, angka gini rationya juga demikian. Pertumbuhan hanya terjadi di kota, padahal mayoritas masyarakat Sulsel berada di desa. Untuk itu perlu adanya pemerataan melalui program-program ekonomi kerakyatan. Semua itu sudah saya susun bersama Aziz Qahhar Mudzakkar,” tegas NH.

Bersama Aziz, NH memaparkan siap membangun pusat-pusat pendidikan dan perekonomian di kabupaten/kota. Dengan begitu, beban Kota Makassar juga bisa dikurangi. Kelak, sambung dia, masyarakat bisa mengakses segala layanan dengan mudah dan berkualitas tanpa harus ke ibukota provinsi. (*)