Jakarta, Matasulsel – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP), berhasil meraih penghargaan Indonesia Visionary Leader (IVL) kategori Best In Public Communication 2019. Penghargaan bergengsi ini diterima IDP pada acara Silaturahmi Nusantara yang diselenggarakan Koran SINDO dan SINDOnews.com, Jumat (29/3/2019) malam, di Ruang Singosari Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan Nomor 1 Jakarta Pusat.
Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Tidak hanya IDP, Penghargaan kategori lain juga diterima 14 Kepala Daerah pada acara yang bertema “Bersinergi dan Berkolaborasi untuk Bangsa”. Seperti dilansir iNews.id, acara Silatutrahmi Nusantara adalah bagian dari upaya kerjasama membangun masa depan bangsa. Dalam media daring grup SINDO tersebut dikatakan, visi 15 Kepala Daerah telah diuji pada Oktober dan November 2018.
“Kepala Daerah dengan visi-misi masing-masing merupakan partikel terpisah, sehingga diperlukan satu kesatuan dalam membangun Indonesia,” kata Pemimpin Redaksi SINDO, Djaka Susila. Masih dari iNews.id, proses penilaian penghargaan dilakukan secara akuntabel karena ada empat dewan juri yang tidak satu pun berasal dari SINDO. “Kita menjamin proses penilaian dilakukan dengan akuntabel,” ujar Ketua Dewan Juri Soni Sumarsono.
Salah satu aspek penilaian penghargaan IVL ini adalah seberapa jauh visi kepala daerah bisa menjadi program kerja secara konkret. Walaupun kepala daerah hanya bekerja lima tahun, namun dampaknya bisa dilihat masyarakat 10 – 25 tahun ke depan. “Jadi, faktor ekonomi, leadership dan komunikasi politik yang dilakukan kepala daerah ini juga sangat menentukan,” tutur Soni seperti dikutip dari laman iNews.id.
Penghargaan Best In Public Communication yang diterima Bupati dibenarkan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lutra, Syahruddin, yang ikut mendampingi IDP dalam ajang tersebut. “Alhamdulillah, beliau mendapat penghargaan Indonesia Visionary Leader kategori Best In Public Communication,” tutur Syahruddin. Selain Kabag Humas, ikut bersama Bupati, Kadis Kominfo Arief R. Palallo dan Kasubag Protokol Abdul Hamid.
Komentar