“Angka kemiskinan kita misalnya itu peringkat ke 9 nasional dalam hal rasio jumlah penduduk miskinnya. Provinsi Papua masih lebih baik dari kita. Itu belum bicara angka gini ratio yang masih tinggi dan IPM yang tergolong rendah secara nasional,” kata Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia ini.
‎
Disaat yang sama, korupsi merajalela di setiap daerah, termasuk Sulsel. KPK bahkan menyebut Sulsel sebagai ranking ke 7 ‎nasional, provinsi yang terbanyak kasus korupsinya. Gratifikasi pejabat publik di Sulsel juga masuk 10 besar nasional versi data KPK.
‎
‎Isu moral, lanjutnya, dimanipulasi sedemikian rupa untuk memoles citra calon kepala daerah yang notabene dipertanyakan integritasnya lantaran terlibat dalam kasus-kasus korupsi di masa lalu dan aksi-aksi komparador yang dilakukan selama ini.
‎
“‎Politik transaksional semakin menguat dan berbagai cara dihalalkan, termasuk mengkoptasi independensi ulama agar terkesan mendapat legitimasi dari tokoh-tokoh agama. Mereka terbius dan lupa bahwa tindakan mereka telah merendahkan eksistensinya sebagai panutan masyarakat,” tandas Bro Rivai.‎

“Sudah saatnya masyarakat Sulsel terbangun dari tidurnya. Demi harga diri, kita berbuat untuk Sulsel,” imbuh Bro Rivai. (*)‎‎