Direktur Laksus Muhammad Ansar. (Foto. Lau)

MAKASSAR, MATA SULSEL — Lima tersangka kasus peredaran kosmetik ilegal di Makassar akan segera menjalani persidangan. Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) berharap kasus ini menjadi pintu masuk dalam membongkar owner-owner besar.

“Kita berikan apresiasi kepada Polda Sulsel yang sudah memberi atensi pada kasus ini hingga P21. Kita menantikan langkah selanjutnya untuk mengusut owner-owner yang lebih besar,” ujar Direktur Laksus Muhammad Ansar, Kamis (14/7/2022).

Menurut Ansar, pengungkapan 5 tersangka ini sangat penting bagi Polda Sulsel untuk mengusut owner-owner lain yang bermain di bisnis kosmetik ilegal. Ansar menyebut, ada belasan owner lagi yang belum tersentuh.

“Yang belum tersentuh ini mereka termasuk dalam skala besar. Produk-produknya sudah menyentuh sampai ke daerah. Saya yakin APH lebih mudah mengusutnya karena kebanyakan mereka melakukan jual beli via media sosial,” papar Ansar.

Ansar mendesak agar Tim Siber juga kembali diaktifkan. Menurut dia, pola transaksi para owner di medsos sangat mudah diidentifikasi. Kata Ansar, Tim Siber pasti bisa melacaknya dengan cepat.

“Kita melihat ini sebuah kemajuan proses hukum dalam kasus ini. Kita berharap kasus ini ditangani hingga tuntas,” kata Ansar.

Ansar menyebut, ada beberapa poin yang berpotensi menjadi jerat pidana bagi para owner atau pemilik kosmetik ilegal. Pertama pada sektor pajak. Mereka kata Ansar, dominan tak punya legalitas hukum. Menunjukkan para owner menghindari pajak.

“Jadi memang banyak masalah di sana. Dari prosedur pendirian perusahaan, legalitas izin dan sebagainya itu melabrak aturan. Mereka tidak melewati proses sesuai regulasi. Di situ ada potensi pidananya,” kata Ansar.

“Bisa dibayangkan aktivitas ilegal ini tidak tersentuh pajak. Berapa banyak kerugian negara yang ditimbulkan karenanya.
Mereka dengan bebas melakukan transaksi jual beli. Tapi tidak membayar pajak. Itu poin pertama,” tambahnya.

Selain itu, ada beberapa poin yang disebut bisa menjerat para pembuat produk kecantikan ilegal itu seperti prosedur pendirian perusahaan.

Dari beberapa literatur yang didapatkan diketahui bahwa sebelum beroperasi, perusahaan kosmetik harus mendaftarnya produknya lebih dahulu. Untuk dapat melanjutkan pendaftaran produk di Indonesia, perusahaan harus berbadan hukum.