MATA SULSEL, JAKARTA – Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel) menyatakan sikap tegas dan keprihatinan mendalam atas insiden dugaan penganiayaan yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng terhadap Kepala Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh persoalan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Umum IKAMI Sulsel, Andi In Amul Hasan, menilai insiden ini tidak dapat dipandang sebagai konflik personal semata atau sekadar miskomunikasi birokrasi.
Menurutnya, peristiwa tersebut mencerminkan krisis etika kepemimpinan serta buruknya tata kelola kekuasaan di tingkat pemerintahan daerah.
“Perbedaan pandangan dalam urusan administrasi ASN adalah hal yang wajar dalam birokrasi. Namun ketika konflik tersebut berubah menjadi dugaan kekerasan fisik oleh pejabat publik, maka itu adalah alarm keras bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan kita,” tegas Andi In Amul Hasan dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).
IKAMI Sulsel menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, terlebih jika dilakukan oleh pimpinan lembaga legislatif yang secara konstitusional memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Jabatan publik, menurut IKAMI Sulsel, menuntut kedewasaan, pengendalian diri, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan penggunaan kekuasaan secara emosional dan intimidatif.
Dalam pernyataannya, IKAMI Sulsel juga menyoroti persoalan penempatan PPPK yang dinilai tidak bisa dilepaskan dari sistem dan regulasi nasional, termasuk keterlibatan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tekanan terhadap pejabat teknis di daerah justru dianggap menunjukkan ketidakpahaman terhadap batas kewenangan serta berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan jabatan.
“Ketika pejabat merasa berhak melampiaskan kekecewaan birokrasi dengan cara-cara kekerasan, maka yang terancam bukan hanya individu, tetapi wibawa institusi dan kepercayaan publik terhadap negara,” lanjut Andi In Amul Hasan.
IKAMI Sulsel mendesak agar proses hukum atas dugaan penganiayaan tersebut berjalan secara terbuka, independen, dan tanpa intervensi kekuasaan.
Selain itu, organisasi kemahasiswaan ini meminta Badan Kehormatan DPRD Soppeng agar tidak bersikap pasif dan segera menjalankan fungsi etik secara objektif dan transparan.
Menurut IKAMI Sulsel, pembiaran terhadap tindakan semacam ini hanya akan menciptakan preseden buruk bagi praktik pemerintahan di masa mendatang.
Sebagai organisasi kemahasiswaan daerah, IKAMI Sulsel memandang insiden tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola kepemimpinan di daerah, khususnya terkait lemahnya internalisasi etika jabatan dan kepemimpinan publik, buruknya mekanisme penyelesaian konflik birokrasi, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aparatur sipil negara dan PPPK.
“Sulawesi Selatan tidak kekurangan pemimpin yang cerdas, tetapi sering kali kekurangan pemimpin yang beretika. Kekuasaan tanpa etika hanya akan melahirkan ketakutan, bukan keadilan,” tegas Andi In Amul Hasan.
IKAMI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum, demokrasi, serta nilai-nilai kemanusiaan. (*)
Tinggalkan Balasan