MATA SULSEL, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 (posisi hingga 31 Desember 2025) melalui konferensi pers yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin (26/1/2026).
Paparan kinerja ini disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel, Supendi, dan juga dapat disaksikan secara daring melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan.
Dari sisi daerah, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Sulawesi Selatan hingga akhir 2025 mencapai Rp31,3 triliun atau 97,42 persen dari pagu Rp32,1 triliun. Penyaluran TKD tersebut tersebar relatif merata di seluruh kabupaten/kota, dengan realisasi hampir seluruh daerah mendekati pagu masing-masing.
“Kondisi ini menunjukkan distribusi anggaran tidak terpusat pada wilayah tertentu, tetapi berjalan merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan,” tegas Supendi.
Supendi menyampaikan bahwa kinerja TKD mencerminkan peran APBN dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Sulsel.
Penyaluran dana tersebut menjadi instrumen utama dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, serta penguatan ekonomi lokal.
Selain TKD, dampak APBN terhadap masyarakat Sulsel juga tercermin melalui berbagai program nasional yang langsung menyentuh daerah.
Sepanjang Tahun Anggaran 2025, pemerintah menyalurkan Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.477.131 penerima manfaat melalui 588 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Program ini menjadi salah satu intervensi sosial terbesar yang menjangkau langsung masyarakat di tingkat akar rumput.
Di sektor ekonomi kerakyatan, penguatan Koperasi Merah Putih tercatat melalui 1.225 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 863 permohonan proposal bisnis.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur yang tersebar di sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan sektor produktif lainnya.
Program lain yang berdampak langsung ke daerah meliputi realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah, penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp3,43 triliun, serta dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 23.255 unit rumah dengan nilai Rp2,90 triliun.
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Setelah memaparkan kinerja daerah, Kementerian Keuangan juga merilis kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, BPP terealisasi sebesar Rp22,8 triliun atau 93,25 persen dari pagu.
Belanja tersebut terdiri dari beberapa komponen utama. Belanja pegawai terealisasi Rp10,9 triliun atau 98,58 persen dari pagu, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI/Polri, guru, dosen, serta PPPK.
Belanja barang terealisasi Rp9,1 triliun atau 87,99 persen dari pagu, untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan perkantoran pada 767 satuan kerja di 52 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, belanja modal terealisasi Rp2,8 triliun atau 91,46 persen dari pagu, yang dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta, pengembangan fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.
Adapun belanja bantuan sosial, berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), terealisasi Rp101,1 miliar atau 99,90 persen dari pagu.
Melalui paparan tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kinerja APBN 2025 di Sulawesi Selatan tidak hanya tercermin dari angka realisasi fiskal, tetapi juga dari dampak nyata terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.
APBN regional Sulsel 2025 menjadi instrumen strategis yang menghubungkan kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah. (*)
Dana TKD Sulsel 2025 Tembus Rp31,3 Triliun, Realisasi Capai 97,42 Persen
MATA SULSEL, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 (posisi hingga 31 Desember 2025) melalui konferensi pers yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin (26/1/2026).
Paparan kinerja ini disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel, Supendi, dan juga dapat disaksikan secara daring melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan.
Dari sisi daerah, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Sulawesi Selatan hingga akhir 2025 mencapai Rp31,3 triliun atau 97,42 persen dari pagu Rp32,1 triliun. Penyaluran TKD tersebut tersebar relatif merata di seluruh kabupaten/kota, dengan realisasi hampir seluruh daerah mendekati pagu masing-masing.
“Kondisi ini menunjukkan distribusi anggaran tidak terpusat pada wilayah tertentu, tetapi berjalan merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan,” tegas Supendi.
Supendi menyampaikan bahwa kinerja TKD mencerminkan peran APBN dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Sulsel.
Penyaluran dana tersebut menjadi instrumen utama dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, serta penguatan ekonomi lokal.
Selain TKD, dampak APBN terhadap masyarakat Sulsel juga tercermin melalui berbagai program nasional yang langsung menyentuh daerah.
Sepanjang Tahun Anggaran 2025, pemerintah menyalurkan Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.477.131 penerima manfaat melalui 588 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Program ini menjadi salah satu intervensi sosial terbesar yang menjangkau langsung masyarakat di tingkat akar rumput.
Di sektor ekonomi kerakyatan, penguatan Koperasi Merah Putih tercatat melalui 1.225 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 863 permohonan proposal bisnis.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur yang tersebar di sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan sektor produktif lainnya.
Program lain yang berdampak langsung ke daerah meliputi realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah, penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp3,43 triliun, serta dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 23.255 unit rumah dengan nilai Rp2,90 triliun.
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Setelah memaparkan kinerja daerah, Kementerian Keuangan juga merilis kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, BPP terealisasi sebesar Rp22,8 triliun atau 93,25 persen dari pagu.
Belanja tersebut terdiri dari beberapa komponen utama. Belanja pegawai terealisasi Rp10,9 triliun atau 98,58 persen dari pagu, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI/Polri, guru, dosen, serta PPPK.
Belanja barang terealisasi Rp9,1 triliun atau 87,99 persen dari pagu, untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan perkantoran pada 767 satuan kerja di 52 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, belanja modal terealisasi Rp2,8 triliun atau 91,46 persen dari pagu, yang dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta, pengembangan fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.
Adapun belanja bantuan sosial, berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), terealisasi Rp101,1 miliar atau 99,90 persen dari pagu.
Melalui paparan tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kinerja APBN 2025 di Sulawesi Selatan tidak hanya tercermin dari angka realisasi fiskal, tetapi juga dari dampak nyata terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.
APBN regional Sulsel 2025 menjadi instrumen strategis yang menghubungkan kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah. (*)
Tinggalkan Balasan