MATA SULSEL, MAKASSAR – Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lelang di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang tahun 2025 mencapai Rp52,60 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp34,50 miliar. Capaian tersebut menegaskan tren peningkatan kinerja lelang yang terus berlanjut dalam lima tahun terakhir.
Berdasarkan data Kanwil Direktorat (Kanwil) Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulseltrabar), PNBP lelang di Sulsel menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2021.
Pada 2021 realisasi tercatat Rp35,76 miliar, meningkat pada 2022 menjadi Rp35,84 miliar, 2023 sebesar Rp37,15 miliar, 2024 mencapai Rp43,90 miliar, dan melonjak signifikan pada 2025 menjadi Rp52,60 miliar.
Selain PNBP, realisasi pokok lelang di Sulsel pada 2025 juga mencatat kinerja positif dengan nilai Rp2,95 triliun. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp2,81 triliun.
Pokok lelang tersebut bersumber dari pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Pejabat Lelang Kelas II di wilayah Sulawesi Selatan.
“Capaian pokok lelang per 31 Desember 2025 sebesar Rp2,95 triliun, melampaui target yang ditetapkan Rp2,81 triliun,” ujar Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar, Nandang Supriyadi, saat memaparkan kinerja di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin (26/1/2026).
Nandang menjelaskan, aktivitas lelang tidak hanya berdampak pada PNBP, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan negara dan penerimaan daerah.
Pada 2025, kontribusi lelang terhadap penerimaan negara tercatat sebesar Rp17,38 miliar, sementara kontribusi ke penerimaan daerah mencapai Rp17,84 miliar.
“Kontribusi tersebut berasal dari penerimaan negara berupa pajak penghasilan (PPh) dan penerimaan daerah berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pokok lelang terbesar sepanjang 2025 berasal dari lelang harta pailit berupa 13 bidang tanah dan bangunan gudang dengan total luas lantai 23.569 meter persegi dan luas bangunan 10.489 meter persegi yang berlokasi di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Selain itu, terdapat tujuh bidang tanah berikut bangunan dengan luas tanah 10.626 meter persegi di kawasan Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa, yang juga menjadi penyumbang besar nilai pokok lelang.
Dalam kesempatan yang sama, Nandang turut memaparkan kinerja pengurusan piutang negara dan daerah di Sulsel.
Penyerahan piutang terbesar berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang mencakup 38 berkas (BKPN) dengan total nilai penyerahan mencapai Rp200 miliar.
Sementara itu, dalam pengurusan piutang negara/daerah, penanggung utang terbesar berasal dari penyerahan Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai piutang sebesar Rp37,68 miliar.
Posisi kedua berasal dari penyerahan Kementerian Keuangan melalui DJKN, khususnya Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, dengan nilai piutang sebesar Rp13,3 miliar dan USD1,34 juta.
Capaian tersebut menunjukkan peran strategis sektor lelang dalam mendukung penerimaan negara dan daerah di Sulawesi Selatan, sekaligus memperkuat kontribusi DJKN dalam optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan piutang negara secara berkelanjutan. (Farez)
Tinggalkan Balasan