MATA SULSEL, MAKASSAR – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menandai fase awal konsolidasi pembangunan yang ditopang pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan provinsi, sekaligus inflasi yang tetap terkendali.
Refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan dengan tagline MULIA digelar di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (20/2/2026).
Dalam momentum tersebut, capaian makroekonomi Kota Makassar dipaparkan sebagai indikator awal efektivitas kebijakan yang dijalankan sepanjang 2025.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Makassar pada kuartal III 2025 mencapai 5,39 persen secara year on year.
Angka tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,01 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04 persen.
“Di kuartal III tahun 2025, berdasarkan data terakhir yang kami terima, ekonomi Makassar tumbuh 5,39% year on year. Bandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01% dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04%,” ujarnya.
“Artinya, Makassar tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. Applaus untuk kita semua,” sambung Ricky.
Ia menjelaskan, capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2024 yang berada pada kisaran 5,1–5,2 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi itu mulai menunjukkan dampak nyata terhadap kondisi sosial masyarakat.
Data menunjukkan tingkat kemiskinan di Makassar turun dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen di 2025. Sementara tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 9,71 persen menjadi 9,6 persen pada periode yang sama.
Ricky menilai, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dibarengi dengan stabilitas harga. Sepanjang 2025, inflasi Makassar berada dalam rentang sasaran nasional 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Realisasi inflasi tercatat 1,19 persen, lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 2,92 persen dan provinsi 2,8 persen.
“Dalam konteks inflasi, pertumbuhan tanpa stabilitas harga kurang ada maknanya. Tahun 2025, inflasi Makassar berada dalam rentang kendali nasional, yaitu 2,5% plus-minus 1%. Makassar berada di 1,19%, lebih rendah dari nasional (2,92%) dan provinsi (2,8%),” jelasnya.
Pengendalian harga, khususnya komoditas pangan, dilakukan melalui sejumlah langkah konkret, salah satunya Gerakan Pangan Murah yang digelar di berbagai titik.
Distribusi dilakukan langsung kepada masyarakat dan disertai penerapan sistem pembayaran nontunai, menjadikan Makassar sebagai kota pertama di Sulawesi Selatan yang mengadopsi skema tersebut dalam program pangan murah.
Menurut Ricky, langkah tersebut merupakan kombinasi kebijakan sosial dan akselerasi digitalisasi. Model pembayaran nontunai ini kemudian direplikasi di sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Selatan.
Seiring pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, dinamika kehidupan kota juga menunjukkan geliat baru.
Aktivitas urban seperti lari pagi, fun bike, komunitas motor, konser, festival kuliner, hingga pengembangan ekonomi kreatif semakin marak dan turut menggerakkan transaksi masyarakat secara digital.
“Event-event ini bukan sekadar hiburan. Setiap kegiatan menggerakkan perekonomian dan akselerasi digitalisasi, karena transaksi masyarakat dan pengunjung sebagian besar dilakukan secara nontunai,” katanya.
“Mulai dari hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga pelaku kreatif. Makassar bukan hanya kota kerja, tapi kota hidup dan digital yang turut meningkatkan PAD,” lanjut Ricky.
Ia memaparkan empat faktor utama yang mendorong capaian Makassar saat ini. Pertama, penguatan digitalisasi yang dimulai dari aparatur sipil negara (ASN).
Saat ini, lebih dari 70 persen ASN Kota Makassar telah menggunakan layanan mobile banking dan QRIS, sehingga menjadi contoh dalam penerapan transaksi digital.
Kedua, transformasi melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang digagas Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, serta didukung Bank Indonesia. Program ini mendorong pembayaran nontunai untuk retribusi, pajak daerah, dan belanja pemerintah.
Implementasi dilakukan melalui pilot project pembayaran parkir di sejumlah titik, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan Terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta berbagai retribusi organisasi perangkat daerah yang mulai beralih ke sistem nontunai.
“Dalam konteks PAD, pembayaran parkir pilot project sudah dilakukan di beberapa titik, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta retribusi OPD lainnya mulai beralih ke nontunai. Ini bukan sekadar inovasi, tapi reformasi tata kelola,” katanya.
Faktor ketiga adalah kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Bank Sulselbar dan perbankan lainnya dalam memanfaatkan produk layanan digital, termasuk implementasi Cash Management System guna memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional, inflasi yang terkendali, serta akselerasi digitalisasi di berbagai sektor, satu tahun kepemimpinan Munafri-Aliyah dinilai menjadi fondasi awal transformasi Makassar sebagai kota produktif, modern, dan adaptif terhadap perubahan.
“Semua ini menjadi bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi digital yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkas Ricky Satria. (*)
Tinggalkan Balasan