MATA SULSEL, JAKARTA – menilai sektor transportasi penyeberangan di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian kebijakan yang seimbang dibandingkan moda transportasi lain, khususnya pembangunan infrastruktur jalan tol.
Menurut Deddy, pelayanan penyeberangan selama ini seolah dianaktirikan, sementara pembangunan jalan tol dinilai lebih banyak mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah.
“Pelayanan penyeberangan seolah-olah dianaktirikan dibandingkan infrastruktur jalan tol yang selalu mendapatkan karpet merah kebijakan pemerintah,” kata Deddy kepada RakyatNews, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa sebagai negara kepulauan besar, Indonesia semestinya memberikan perhatian lebih terhadap industri transportasi penyeberangan.
Namun hingga saat ini, sektor tersebut dinilai belum memperoleh fleksibilitas kebijakan ekonomi yang sama seperti moda transportasi lainnya.
“Pelayanan dan keselamatan penyeberangan dituntut menjadi target utama, namun keberpihakan pemerintah masih dinantikan agar layanan penyeberangan, terutama saat musim mudik, dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Deddy menilai isu keselamatan pada transportasi penyeberangan juga masih jarang menjadi sorotan publik maupun pembuat kebijakan.
Padahal, dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 tercatat sejumlah kecelakaan kapal penyeberangan, mulai dari kapal tenggelam, terbakar hingga terbalik.
Beberapa insiden yang cukup menonjol, menurutnya, antara lain tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2025 serta kebakaran KM Barcelona V-A pada tahun yang sama, yang menimbulkan korban jiwa.
“Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa isu keselamatan transportasi penyeberangan masih belum mendapatkan perhatian serius di negeri ini,” katanya.
Selain kecelakaan yang tercatat secara resmi, Deddy juga menyoroti banyaknya insiden pada pelayaran rakyat yang kerap tidak terdokumentasi secara baik, baik pada pelayaran resmi maupun tidak resmi.
Di sisi lain, permintaan terhadap layanan transportasi penyeberangan tetap tinggi. Hal itu tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan masih sangat bergantung pada transportasi laut sebagai penghubung antarwilayah.
Salah satu contoh terlihat pada arus mudik Lebaran di lintasan utama nasional, khususnya rute Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni yang merupakan jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia dan dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry.
Dalam sistem penyeberangan nasional yang dikelola ASDP, selama periode Lebaran diperkirakan sekitar 4,5 hingga 5 juta penumpang menggunakan transportasi penyeberangan di berbagai lintasan utama seperti Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, hingga Kayangan–Pototano.
Data penyeberangan mudik Lebaran pada periode H-10 hingga hari Lebaran untuk rute Jawa menuju Sumatera juga menunjukkan jumlah yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2023 tercatat 920.054 penumpang dengan 213.737 kendaraan yang menyeberang. Sementara pada 2024 jumlah penumpang mencapai 859.699 orang dengan 226.299 kendaraan.
Sedangkan pada 2025 jumlah penumpang kembali meningkat menjadi 885.828 orang dengan 225.400 kendaraan, atau naik sekitar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, peningkatan jumlah penumpang tersebut tidak serta-merta berdampak pada keuntungan pelaku usaha penyeberangan.
Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) bahkan menyebut operator penyeberangan belum merasakan keuntungan signifikan dari peningkatan arus penumpang selama periode mudik Lebaran 2023 hingga 2025.
Deddy menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan sektor penyeberangan, mengingat perannya yang sangat vital dalam mendukung mobilitas masyarakat di negara kepulauan seperti Indonesia. (Dirham)
Tinggalkan Balasan