MATA SULSEL, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi global dalam upaya perlindungan laut melalui partisipasi aktif Indonesia pada peluncuran Living High Seas Partnership di New York, Amerika Serikat.
Inisiatif ini dinilai strategis untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, khususnya di wilayah laut lepas yang berada di luar yurisdiksi nasional.
Peluncuran kemitraan tersebut mempertemukan berbagai negara mitra dan organisasi internasional guna mempercepat implementasi kesepakatan global terkait keanekaragaman hayati laut lepas atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat tata kelola laut global melalui pendekatan berbasis kawasan dan kerja sama lintas negara.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Miftahul Huda, menyampaikan Indonesia menyambut baik pembentukan kemitraan tersebut sebagai upaya memperkuat kerja sama multilateral dalam menjaga kesehatan laut dunia.
“Kemitraan ini memiliki signifikansi strategis dan menjadi salah satu pelopor dalam penerapan area-based management tools,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (7/4).
Ia menjelaskan, Indonesia berkomitmen mengimplementasikan area-based management tools (ABMTs) dengan mengoptimalkan pengalaman nasional dalam pengelolaan kawasan konservasi laut.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengelolaan laut lepas yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan langsung dengan laut lepas di Samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut global.
Keterlibatan Indonesia juga dinilai memperkuat posisi diplomasi kelautan nasional dalam forum internasional.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Jerman, Ilka Wagner, menyampaikan bahwa Living High Seas Partnership kini memasuki tahap implementasi setelah menyelesaikan fase kesepakatan awal.
Ia menegaskan fokus kemitraan adalah membangun kolaborasi di tingkat nasional, regional, hingga global untuk mendukung perlindungan keanekaragaman hayati laut.
“Fokus kami adalah membangun kemitraan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung visi keanekaragaman hayati Uni Eropa,” ujarnya.
Pelaksanaan program tersebut akan dikoordinasikan oleh konsorsium global yang dipimpin oleh GIZ guna memastikan tata kelola kemitraan berjalan efektif, terintegrasi, dan berbasis sains.
Living High Seas Partnership sendiri merupakan inisiatif global yang mendukung implementasi Perjanjian BBNJ melalui penguatan kerja sama lintas negara, lembaga internasional, dan komunitas ilmiah.
Kemitraan ini mendorong pengembangan serta penerapan ABMTs, termasuk kawasan konservasi laut (marine protected areas/MPAs), sebagai instrumen utama perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di laut lepas.
Inisiatif tersebut melibatkan sejumlah negara pelopor, termasuk Indonesia, dalam pengembangan kawasan pengelolaan berbasis area di Samudera Atlantik, Hindia, dan Pasifik.
Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas, tata kelola, serta pertukaran pengetahuan antarnegara guna memastikan pengelolaan laut lepas yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
KKP menilai kemitraan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi negara peserta dan masyarakat global, mulai dari menjaga kesehatan laut, memperkuat ketahanan pangan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi biru.
Selain itu, kerja sama lintas negara dinilai penting untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen KKP untuk terus memperkuat kolaborasi global dalam perlindungan laut.
Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan harus berlandaskan prinsip keberlanjutan, keseimbangan ekologi dan ekonomi, serta memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat sejalan dengan kebijakan ekonomi biru. (*)
Tinggalkan Balasan