MATA SULSEL, JAKARTA – Ketahanan sektor pertanian nasional dinilai tetap kuat di tengah dinamika global, termasuk potensi gangguan distribusi pupuk dunia akibat konflik di Selat Hormuz. Pemerintah memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi aman dan penyaluran kepada petani berjalan lancar.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa stabilitas tersebut tidak terlepas dari penguatan tata kelola pupuk yang dilakukan pemerintah sejak 2025.
Kebijakan itu dijalankan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan kementerian terkait dan Komisi IV DPR RI.
“Kita patut bangga dan bahagia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang dieksekusi dengan luar biasa oleh Kementan dan tentunya dukungan dari Komisi IV DPR RI, kita semua bisa tidur nyenyak. Karena seluruh ekosistem pangan kita aman,” ujar Rahmad dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).
Rahmad menjelaskan, perubahan signifikan tata kelola pupuk dilakukan melalui dua regulasi utama, yakni Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Deregulasi tersebut memungkinkan proses penyaluran pupuk kepada petani menjadi lebih cepat dan efisien.
“Di bawah instruksi dan kepemimpinan dari Bapak Mentan dan tentunya dukungan dari Komisi 4, di tahun 2025 kita sudah melakukan perubahan tata kelola yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang intinya adalah deregulasi,” jelasnya.
Kalau dulu pupuknya tersedia di pabrik dan di gudang, tapi petani belum bisa menebus karena aturannya mengular. Ini dipersingkat sehingga kalau Pak Mentan menginstruksikan kami, kami bisa langsung menyalurkan kepada petani,” tambahnya.
Selain itu, Perpres Nomor 113 Tahun 2025 memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk melakukan revitalisasi pabrik dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga berdampak pada keterjangkauan harga pupuk bagi petani.
“Yang kedua adalah Perpres Nomor 113 Tahun 2025. Yang intinya memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk bisa meremajakan dan merevitalisasi pabrik serta beroperasi sesuai kaidah efisiensi. Hasilnya berdampak pada keterjangkauan karena harga pupuk sudah diturunkan HET-nya sebesar 20%,” tambah Rahmad.
Menurutnya, kemudahan akses dan penurunan harga tersebut berdampak langsung pada peningkatan serapan pupuk sepanjang 2025 hingga 2026. Kondisi ini turut mendorong peningkatan produksi pertanian nasional.
“Karena petani mudah menebus pupuk dan harganya turun, maka penebusan pupuk di tahun 2025 dan 2026 ini terus meningkat. Ini juga terbukti dari penyerapan gabah oleh Bulog yang terus meningkat. Artinya ada keterkaitan langsung antara pupuk dengan produksi pertanian,” ungkapnya.
Dari sisi ketersediaan, Rahmad memastikan stok pupuk nasional berada pada level aman dengan total mencapai 1,29 juta ton. Seluruh pabrik juga disebut beroperasi optimal untuk menjaga keberlanjutan pasokan.
“Alhamdulillah stok juga aman, kita memiliki 1,29 juta ton stok, dan pabrik seluruhnya beroperasi dengan baik. Artinya ini akan terus kita pertahankan di level ini, tidak ada masalah,” tegasnya.
Ia menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia setiap bulan. Meski demikian, Indonesia tidak terdampak signifikan karena industri pupuk nasional telah dibangun mandiri sejak lama.
“Selat Hormuz ini adalah pintu untuk 30% perdagangan pupuk dunia. Setiap bulan ada sekitar 4 juta ton yang keluar dari sana. Namun kita patut berbangga karena sejak zaman Bapak Presiden Soeharto, Indonesia terus mengembangkan industri pupuk. Sehingga hari ini, meskipun dunia gonjang-ganjing, pupuk Indonesia justru bisa berfungsi sebagai penyelamat ekosistem pangan dunia,” jelasnya.
Selain menjaga pasokan pupuk, Pupuk Indonesia juga mendapat penugasan strategis untuk mendukung transisi energi menuju B50 melalui pembangunan dua pabrik metanol di Lhokseumawe dan Bontang.
“Kami ditugaskan untuk mendukung transisi menuju B50, yang membutuhkan dua pabrik metanol. Saat ini metanol kita masih impor sekitar 1,5 juta ton, dan tanpa pembangunan ini bisa meningkat menjadi 2,5 juta ton. Alhamdulillah dua pabrik ini sudah disetujui dan akan segera dibangun,” ujarnya.
Rahmad menegaskan pupuk merupakan komponen penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, kebijakan subsidi pupuk dinilai berperan langsung terhadap produksi pangan dan stabilitas ekonomi.
“Pupuk adalah critical agro input, input yang sangat penting bagi produktivitas pertanian. Berbeda dengan subsidi konsumtif, subsidi pupuk adalah subsidi produksi. Jika serapan pupuk meningkat, maka sudah pasti akan meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu menjaga inflasi,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan