MATA SULSEL, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi besar bagi sektor pertanian.
Program ini disebut berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sekitar 160 juta petani dan peternak di Indonesia.
Indikasi tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Februari 2026 mencapai 125,45.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pencatatan resmi BPS, sekaligus menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani di tengah pelaksanaan berbagai program pemerintah.
NTP Februari 2026 tercatat meningkat 1,50 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,17 persen, yang melampaui kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,65 persen. Kondisi tersebut menandakan pendapatan petani tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluaran.
Tren kenaikan NTP juga terjadi secara konsisten sejak Maret 2025 hingga Februari 2026. NTP tercatat berada di angka 123,72 pada Maret 2025, kemudian meningkat menjadi 125,35 pada Desember 2025, dan mencapai 125,45 pada Februari 2026.
Mentan Amran menyebut kekuatan utama program MBG terletak pada keterlibatan sekitar 160 juta petani dan peternak yang menjadi pemasok bahan pangan untuk dapur MBG di seluruh Indonesia.
“Sekitar 160 juta petani dan peternak kita mensuplai kebutuhan dapur MBG. Ini adalah program mulia, bukan hanya untuk pemenuhan gizi, tetapi untuk kemaslahatan umat,” tegas Mentan Amran.
Ia menilai program tersebut sejalan dengan visi kepemimpinan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku sektor pertanian.
“Program Bapak Presiden Prabowo sangat berpihak pada rakyat. Ini nyata, karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengangkat kesejahteraan petani dan peternak,” ujarnya.
Secara subsektor, komoditas hortikultura mencatat kenaikan NTP paling signifikan, dari 119,62 pada Januari menjadi 139,57 pada Februari 2026. Kenaikan juga terjadi pada subsektor perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan yang menunjukkan tren positif.
Lebih lanjut, program MBG dinilai tidak hanya berfungsi sebagai distribusi pangan, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang menghubungkan sektor produksi dengan konsumsi secara langsung dalam skala nasional.
“Dari sawah, kandang, hingga ke dapur MBG, semuanya terhubung. Ini menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, adil, dan berpihak pada rakyat,” ujar Mentan Amran.
Permintaan besar terhadap komoditas strategis seperti beras, telur, daging ayam, sayuran, dan bahan pangan lainnya diproyeksikan mendorong peningkatan produksi nasional sekaligus membuka peluang usaha baru di berbagai daerah.
“Ini akan menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan petani dan peternak, serta memperkuat peran UMKM di sektor pangan,” katanya.
Kementerian Pertanian juga memastikan kesiapan dalam mendukung kebutuhan program MBG, didukung oleh cadangan beras nasional yang mencapai 4,6 juta ton. Angka tersebut dinilai mencerminkan kuatnya fondasi ketahanan pangan nasional.
“Dengan stok yang kuat dan produksi yang terus meningkat, kita siap mendukung penuh kebutuhan MBG di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Mentan Amran menambahkan bahwa kenaikan NTP merupakan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian, termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, serta dukungan teknologi bagi petani.
Ia menegaskan program MBG menjadi wujud nyata keadilan sosial, dengan memastikan generasi muda memperoleh gizi yang baik sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi nasional.
“Ini adalah program untuk rakyat. Program yang memastikan anak-anak kita sehat, petani kita sejahtera, dan ekonomi bangsa kita semakin kuat. Inilah wujud nyata kemaslahatan rakyat,” pungkasnya.
Kementerian Pertanian optimistis melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan berbagai pihak, Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
Tinggalkan Balasan