MATA SULSEL, JAKARTA – Hery Susanto resmi menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) untuk periode 2026–2031.
Penunjukan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik serta mendorong pencegahan maladministrasi di berbagai sektor strategis nasional.
PROFIL HERY SUSANTO
Hery Susanto sebelumnya merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dan kembali terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR RI pada Januari 2026.
Selama bertugas di Ombudsman, ia dikenal aktif mengawal pengawasan pada sektor kemaritiman, investasi, dan energi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik melalui penguatan sistem pengawasan yang lebih efektif.
Lahir di Cirebon pada 9 April 1975, Hery Susanto memiliki latar belakang sebagai aktivis yang konsisten dalam isu pengawasan pelayanan publik.
Ia menempuh pendidikan doktoral pada Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta dan meraih gelar S3 pada tahun 2024.
Pendidikan tersebut memperkuat perspektifnya dalam mengintegrasikan aspek pembangunan berkelanjutan dengan kualitas pelayanan publik.
Sebelum bergabung dengan Ombudsman RI, Hery memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan publik dan advokasi. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX pada periode 2014–2019.
Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode, yakni 2004–2009 dan 2009–2014, yang berfokus pada advokasi kebijakan publik dan pelayanan sosial.
Pengalaman lainnya, Hery pernah menjadi Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS pada periode 2016–2021.
Ia juga dipercaya sebagai Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam periode 2017–2022.
Berbagai posisi tersebut memperkuat rekam jejaknya dalam penguatan layanan publik, khususnya sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
Selama menjabat sebagai Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto aktif mendorong penguatan kelembagaan melalui revisi Undang-Undang Ombudsman.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan sistem pemerintahan.
Selain itu, Hery turut menginisiasi penguatan kolaborasi multipihak melalui pendekatan Eptahelix. Pendekatan ini mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Dengan pengalaman panjang di bidang advokasi, kebijakan publik, serta pengawasan pelayanan, kepemimpinan Hery Susanto diharapkan mampu memperkuat peran Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas independen.
Fokus utama diarahkan pada perluasan akses pengaduan masyarakat, peningkatan kualitas penyelesaian laporan, serta pencegahan maladministrasi di seluruh sektor pelayanan publik nasional. (*)
Tinggalkan Balasan