MATA SULSEL, JAKARTA – Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menyarankan langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional melalui peralihan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik serta elektrifikasi armada angkutan umum secara masif di kota-kota besar.
Menurut Djoko, upaya tersebut sejalan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menggencarkan program elektrifikasi guna mewujudkan swasembada energi.
Program tersebut antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya serta pengembangan industri kendaraan listrik nasional.
Ia mencontohkan penerapan elektrifikasi transportasi publik yang mulai dilakukan di Kota Medan, di mana seluruh armada Trans Metro Deli telah menggunakan kendaraan listrik.
Selain itu, integrasi antarmoda transportasi juga dinilai penting dengan memastikan konektivitas yang mulus antara KRL, MRT, LRT, dan layanan pengumpan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi.
“Menghadapi krisis energi memerlukan langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif (jangka pendek), tetapi juga transformatif (jangka panjang),” ujar Djoko, Minggu (12/4/2026).
Djoko menilai ketergantungan terhadap bahan bakar fosil pada 2026 bukan hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas fiskal negara.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan reformulasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
“Format ulang subsidi energi yang tepat sasaran. Subsidi BBM seringkali dinikmati oleh kalangan menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi penyaluran subsidi BBM melalui sistem verifikasi berbasis data, seperti aplikasi atau sensor pelat nomor kendaraan.
Dengan sistem tersebut, BBM bersubsidi diharapkan hanya dikonsumsi oleh angkutan umum dan sektor logistik.
Selain itu, Djoko mengusulkan relokasi sebagian anggaran subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur pendukung elektrifikasi, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), jalur sepeda, serta perbaikan trotoar bagi pejalan kaki.
Ia juga mendorong pemerintah memberikan insentif lebih besar untuk adopsi kendaraan listrik, khususnya sepeda motor listrik yang memiliki populasi dan konsumsi energi tinggi di Indonesia.
Subsidi konversi motor bensin ke motor listrik dinilai perlu ditingkatkan untuk mempercepat transisi energi.
Namun demikian, Djoko menilai kebijakan tersebut harus mempertimbangkan karakteristik wilayah.
Ia menyarankan agar program konversi tidak diterapkan secara merata, terutama di kota besar dengan populasi sepeda motor yang sudah tinggi.
“Tidak seluruh daerah diberikan, terutama di perkotaan yang sudah berlebihan populasi sepeda motor. Bisa diterapkan di pulau-pulau kecil yang cukup banyak jumlahnya dan daerah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan),” imbuhnya.
Selain kendaraan listrik, Djoko juga mendorong pengembangan mikro-mobilitas seperti sepeda listrik dan skuter listrik sebagai solusi perjalanan jarak pendek atau last-mile.
Ia menilai pemerintah perlu menyediakan jalur khusus yang aman dan nyaman untuk mendukung penggunaan moda transportasi tersebut.
Menurutnya, kombinasi elektrifikasi transportasi publik, reformasi subsidi energi, serta pengembangan mikro-mobilitas dapat menjadi strategi komprehensif untuk menekan konsumsi BBM sekaligus mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. (Dirham)
Tinggalkan Balasan