MATA SULSEL, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto meminta evaluasi pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara rinci, termasuk menghitung selisih pengeluaran pribadi selama bekerja dari rumah.
Ia menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menerima laporan detail dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Arahan tersebut disampaikan Tri saat memimpin apel pagi di Plaza Patriot, Senin (13/4/2026). Menurutnya, laporan tersebut penting untuk mengukur dampak WFH terhadap efisiensi pengeluaran pegawai, termasuk penghematan konsumsi dan biaya transportasi.
“Di masing-masing pribadi ASN dihitung berapa selisih pengeluarannya, misalnya tidak makan siang. Itu masuk rincian dan dilaporkan di masing-masing OPD melalui BKPSDM,” ujar Tri.
Tri menjelaskan, kebijakan WFH yang diberlakukan setiap hari Jumat tidak hanya bertujuan mengubah budaya kerja, tetapi juga mendorong penghematan biaya pribadi pegawai, terutama penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Dengan bekerja dari rumah, pegawai diharapkan mengurangi mobilitas harian yang berdampak pada pengeluaran transportasi.
“Yang biasa pakai mobil mungkin beralih pakai motor, biasa pakai motor bisa pakai sepeda, atau menggunakan angkutan umum. Ini bagian dari perubahan budaya kerja sekaligus penghematan,” katanya.
Selain itu, Tri menekankan pentingnya percepatan digitalisasi dalam mendukung pelaksanaan WFH.
Ia meminta seluruh pegawai mampu menyesuaikan diri dengan pola kerja berbasis teknologi dan memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing.
“Kita dorong digitalisasi, pemahaman seluruh tugas tanggung jawab staf yang ada. Harus tampil mengikuti ritme perkembangan zaman,” tegasnya.
Tri juga mengklaim kebijakan efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi telah berdampak pada penghematan anggaran, khususnya penggunaan listrik.
Menurutnya, efisiensi tersebut mampu menekan biaya listrik hingga sekitar Rp120 juta per bulan.
Evaluasi WFH ini diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat kebijakan kerja fleksibel sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran serta produktivitas ASN. (Dirham)
Tinggalkan Balasan