MATA SULSEL, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan silaturahmi Kementerian Sosial RI bersama Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026).
Pertemuan tersebut menyoroti penguatan sinkronisasi data bantuan sosial hingga percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah.
Agenda ini turut dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, serta Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Dari jajaran Pemerintah Kota Makassar, Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri.
Andi Bukti Jufri menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelaksanaan program sosial berjalan sesuai ketentuan.
Ia menyebut sejumlah isu strategis dibahas langsung oleh Menteri Sosial, terutama terkait penguatan basis data dan efektivitas penyaluran bantuan.
“Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos tadi meliputi penguatan data DTSEN, program Sekolah Rakyat, serta upaya percepatan penurunan angka kemiskinan,” ujar Andi Bukti.
Ia menjelaskan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi instrumen krusial untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial.
Pemerintah Kota Makassar saat ini juga tengah mempersiapkan piloting digitalisasi data bansos guna meningkatkan validitas penerima manfaat.
“DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami juga sementara mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial,” jelasnya.
Tahap awal yang dilakukan, lanjut Andi Bukti, adalah menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis.
Setelah proses tersebut rampung, tim akan langsung turun ke lapangan melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
“Setelah proses bimtek rampung, kita akan langsung bergerak melakukan pendataan di lapangan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Sosial, mulai dari rencana Sekolah Rakyat, penyaluran bantuan sosial, hingga penguatan sistem data terpadu melalui DTSEN.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan data bansos kini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik.
“Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran, seperti bantuan,” ujarnya.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Ia memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila merasa berhak menerima bantuan.
“Mekanisme usul sanggah menjadi bagian dari sistem pengawasan terbuka yang disiapkan pemerintah,” tuturnya.
Tinggalkan Balasan