MATA SULSEL, PANGKEP – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar menetapkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sebagai lokus Program Prioritas Nasional (Pro PN) Keamanan Pangan Tahun 2026.
Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan pangan dari hulu hingga hilir guna mendukung kualitas kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
Program ini mencakup tiga intervensi utama, yakni Desa Pangan Aman, Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
Ketiganya dirancang untuk membangun kesadaran keamanan pangan hingga tingkat keluarga, sekaligus memperkuat pengawasan berbasis komunitas secara berkelanjutan.
Sebagai tahap awal implementasi, BBPOM di Makassar menggelar kegiatan advokasi bersama stakeholder di Kabupaten Pangkep, Rabu (23/4/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan menyosialisasikan program sekaligus menggalang komitmen lintas sektor agar pelaksanaan intervensi dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Koperasi, UMK dan Perindag, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perwakilan kepala sekolah, kepala desa, dan pengelola pasar yang menjadi lokus intervensi.
Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, menegaskan bahwa keamanan pangan memiliki peran strategis, tidak hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi, ketahanan nasional, hingga daya saing bangsa.
Menurutnya, penguatan sistem keamanan pangan menjadi penting dalam menghadapi momentum bonus demografi Indonesia pada 2030–2040.
“BPOM tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, karena pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai satu bangsa,” ungkap Yosef.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep atas dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program keamanan pangan berbasis komunitas.
“Apreasiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati, kehadiran Beliau beserta jajaran menjadi bukti nyata komitmen Pemda Pangkep dalam mendukung program BPOM ini,” lanjutnya.
Yosef menjelaskan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan double burden of nutrition, yakni obesitas dan stunting yang berdampak pada tumbuh kembang anak.
Program intervensi keamanan pangan diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Implementasi program Makan Bergizi Gratis harus didukung dengan sistem keamanan pangan yang kuat dari hulu sampai ke hilir agar manfaatnya optimal. Pangan yang aman dan bergizi akan meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik maupun intelektual,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga aspek keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
“Bagaimana memastikan bukan hanya ketersediaan pangan, tapi apakah pangan tersebut aman untuk dikonsumsi,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan POM atas pelaksanaan program di Kabupaten Pangkep. Menurutnya, intervensi tersebut tidak hanya meningkatkan kesadaran keamanan pangan, tetapi juga berpotensi mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas.
“Pemerintah Kabupaten Pangkep berkomitmen untuk terus mendukung pengawasan dan pembinaan pangan berbasis komunitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pangkep juga menyinggung bahaya resistensi antibiotik terhadap kesehatan masyarakat.
Sebagai langkah perlindungan, pemerintah daerah berencana menerbitkan surat edaran kepada OPD dan fasilitas pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat.
Pada sesi pemaparan, PFM Ahli Madya BBPOM di Makassar, Hamka Hasan, menjelaskan dasar kebijakan, strategi intervensi, serta tahapan pelaksanaan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan.
Tahapan tersebut meliputi pembentukan tim, peningkatan kapasitas kader dan pelaku usaha, pendampingan, monitoring dan evaluasi, hingga penguatan keberlanjutan dan replikasi program di desa, sekolah, serta pasar.
Peserta advokasi mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif berdiskusi terkait implementasi program di wilayah masing-masing.
Melalui dukungan pemerintah daerah dan keterlibatan berbagai pihak, program keamanan pangan di Kabupaten Pangkep diharapkan mampu meningkatkan akses pangan aman, mendorong ekonomi keluarga berbasis kearifan lokal, serta mengembangkan produk pangan unggulan daerah yang berdaya saing. (*)
Tinggalkan Balasan