MATA SULSEL, JENEPONTO – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Alimuddin dari Fraksi PDI Perjuangan, menggelar kegiatan Pengawasan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026 di SMK Muhammadiyah, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 22 hingga 24 April 2026, dan bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran serta sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam sambutannya, Dr. H. Alimuddin menyampaikan bahwa pengawasan APBD merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi DPRD, khususnya Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan daerah.
“Kami hadir di tengah masyarakat untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga. Ini penting agar APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Camat Binamu, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sejumlah konstituen dari berbagai desa di Kecamatan Binamu. Mereka berpartisipasi aktif dalam diskusi dan penyampaian aspirasi terkait alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, infrastruktur jalan, pertanian, serta pemberdayaan masyarakat. Beberapa warga mengusulkan perbaikan jalan produksi, bantuan alat pertanian, dan peningkatan fasilitas sekolah di wilayah mereka.
Menanggapi hal itu, Alimuddin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Ia juga berkomitmen untuk memperjuangkan usulan-usulan warga di tingkat provinsi melalui mekanisme musrenbang dan pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
“Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan bawa ke forum-forum resmi agar menjadi prioritas dalam APBD 2026,” tegasnya.
Kegiatan pengawasan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dan konsultasi publik, sehingga masyarakat dapat memahami secara lebih mendalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.
Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan sinergi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Sulawesi Selatan. (*)
Tinggalkan Balasan