MATA SULSEL, MAKASSAR – Kota Makassar mencatat lonjakan signifikan dalam peta toleransi nasional.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Makassar kini masuk 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia.
Capaian ini merujuk pada rilis SETARA Institute melalui Indeks Kota Toleran (IKT) yang diumumkan di Jakarta pada 22 April 2026.
Hasil tersebut menandai lompatan tajam posisi Makassar, dari peringkat 52 pada 2024 menjadi posisi ke-9 secara nasional pada 2025.
Kenaikan ini tidak dipandang sebagai capaian simbolik semata. Indeks tersebut mengukur komitmen pemerintah daerah dalam mempromosikan toleransi melalui regulasi, praktik kebijakan, serta dinamika sosial masyarakat.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Arifuddin Ahmad, menilai capaian ini sebagai hasil dari kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah, birokrasi, dan masyarakat.
“Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun selama ini semakin kuat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa arah kebijakan yang inklusif, konsistensi program pemerintah, serta peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman.
“Kepemimpinan pak Wali Kota memberikan arah kebijakan yang inklusif, birokrasi menjalankan program secara konsisten, dan elemen masyarakat turut menjaga nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Makassar kini sejajar dengan sejumlah kota besar lain seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung yang juga dinilai memiliki komitmen kuat dalam merawat keberagaman.
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa studi IKT telah dilakukan secara konsisten sejak 2015 untuk memetakan praktik terbaik dalam pengelolaan keberagaman di tingkat kota.
“Studi IKT dimaksudkan untuk mempelajari praktik-praktik baik yang dilakukan oleh elemen-elemen kota, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam hal toleransi, inklusivitas, dan tata kelola kebhinekaan kota,” ujarnya.
Menurutnya, lonjakan peringkat Makassar menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam kebijakan dan praktik toleransi yang berdampak langsung di masyarakat.
“Lompatan ini cukup tinggi dan menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam mendorong praktik toleransi di tingkat kota,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil proses panjang, bukan keberhasilan instan.
“Capaian ini lahir dari proses panjang, melalui kebijakan yang terukur dan implementasi nyata di lapangan, serta dukungan aktif dari berbagai stakeholder,” ujarnya.
Ia menyebut, berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah kota, mulai dari fasilitasi perayaan hari besar keagamaan lintas umat, pemberian hibah kepada organisasi keagamaan, hingga penguatan peran FKUB sebagai ruang dialog dan mediasi.
Selain itu, Pemkot Makassar bersama Kementerian Agama juga telah menetapkan 10 Kelurahan Sadar Kerukunan pada Maret 2026 sebagai wilayah percontohan untuk membangun ekosistem sosial inklusif dari tingkat akar rumput.
Pengakuan terhadap Makassar semakin diperkuat dengan diraihnya Harmony Award 2025 oleh FKUB Kota Makassar, sebagai indikator keberhasilan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.
Fathur menegaskan, seluruh program tersebut tidak sekadar mengejar capaian indikator, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang membangun fondasi sosial yang kuat.
“Ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi komitmen jangka panjang untuk memastikan Makassar tetap menjadi rumah bersama yang aman dan nyaman bagi seluruh umat beragama,” tutupnya.
Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa Makassar tidak hanya tumbuh sebagai kota metropolitan dari sisi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menjunjung tinggi toleransi, keadilan sosial, dan keberagaman. (*)
Tinggalkan Balasan