MATA SULSEL, KOTA BEKASI – Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Bekasi dipastikan tidak membebani anggaran daerah.
Direktur Utama Mitra Patriot, David Hendradjid Rahardja, menegaskan proyek tersebut sepenuhnya didukung skema kerja sama dengan pihak swasta tanpa menggunakan dana APBD.
Pernyataan itu disampaikan David saat menghadiri acara groundbreaking penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi di Taman Seni Budaya Cut Mutia, Bekasi, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara Mitra Patriot sebagai penyelenggara dan penanggung jawab, dengan Infrastruktur Cerdas Nusantara (ICM) yang berperan dalam aspek teknis sekaligus pembiayaan.
“Kami Mitra Patriot berperan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penugasan, sementara PT ICM menangani kapasitas teknis dan pembiayaan. Perpaduan ini menjadi kunci keberhasilan proyek tanpa membebani APBD satu rupiah pun,” ujarnya.
David kembali menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan dilakukan tanpa intervensi anggaran pemerintah daerah. Ia menyebut, model kerja sama ini menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, David menyampaikan bahwa tahap awal proyek ducting fiber optik akan dimulai dari wilayah Bekasi Timur dan Bekasi Barat.
Ia memastikan proses pengerjaan dilakukan dengan memperhatikan kualitas dan dampak terhadap lingkungan sekitar.
“Kami berkomitmen setiap titik pekerjaan galian dikerjakan rapi dan akan dikembalikan seperti semula setelah pekerjaan selesai,” katanya.
Ia juga memastikan tidak akan ada kerusakan jalan pasca pengerjaan proyek. Selain itu, penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) akan diberlakukan secara ketat di seluruh area proyek guna menjamin keamanan pekerja dan masyarakat.
Manajemen proyek, lanjutnya, juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas Perhubungan, untuk mengatur arus lalu lintas selama proses pengerjaan berlangsung.
“Kami akan terus memperhatikan kondisi lalu lintas agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, serta melaporkan progres proyek secara berkala dan transparan kepada Pemerintah Kota Bekasi,” tutupnya. (Dirham)
Tinggalkan Balasan