MATA SULSEL, TERNATE – BPJS Ketenagakerjaan memperkuat strategi perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan di kawasan timur Indonesia (KTI) melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD).
Langkah tersebut difokuskan untuk mempercepat perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses layanan sosial ketenagakerjaan.
Penguatan sinergi itu menjadi agenda utama dalam rangkaian kunjungan kerja Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, di Makassar dan Ternate pada Mei 2026.
Di Makassar, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kerja sama dengan Bank Sulselbar serta melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kota Makassar terkait perluasan perlindungan pekerja informal dan rentan.
Agenda kemudian berlanjut di Ternate melalui audiensi strategis bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Dalam rangkaian agenda tersebut, Bambang turut didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, serta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Bambang, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan, terutama di wilayah dengan dominasi pekerja informal yang cukup tinggi.
“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan seluruh mitra perbankan daerah yang terus memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan bagi pekerja,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perluasan kepesertaan bukan hanya soal peningkatan angka cakupan, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan perlindungan nyata bagi pekerja serta keluarganya.
Salah satu langkah konkret dalam penguatan layanan dilakukan melalui peluncuran kanal pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Maluku Malut.
Kehadiran layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat melakukan pembayaran iuran maupun pendaftaran kepesertaan secara lebih cepat dan mudah melalui jaringan perbankan daerah.
BPJS Ketenagakerjaan menilai keberadaan BPD memiliki posisi strategis karena dekat dengan pelaku UMKM, pekerja informal, hingga masyarakat di daerah yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan perlindungan sosial.
Sementara itu, Mintje Wattu menyebut kawasan Sulawesi dan Maluku memiliki potensi besar dalam penguatan ekosistem perlindungan pekerja berbasis kolaborasi daerah.
“Kami melihat kekuatan utama di wilayah Sulawesi dan Maluku terletak pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan BPD sebagai mitra strategis,” kata Mintje.
Menurutnya, pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi kunci agar pekerja rentan seperti petani, nelayan, pengemudi ojek online, dan pekerja informal lainnya dapat lebih mudah mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hingga pekan pertama Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi dan Maluku tercatat telah membayarkan 137 ribu klaim peserta dengan total nilai mencapai Rp1,64 triliun.
Selain itu, manfaat beasiswa pendidikan juga telah diberikan kepada 2.631 anak dengan total nominal Rp12,6 miliar.
Melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan sektor perbankan, BPJS Ketenagakerjaan optimistis perluasan perlindungan pekerja di kawasan timur Indonesia dapat berjalan lebih inklusif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan