MATA SULSEL, TOLITOLI – Penanganan konflik agraria perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tolitoli kini memasuki tahap krusial.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tengah (Sulteng) merampungkan analisis dan pengolahan data sebelum membawa hasil rekomendasi resmi ke sidang paripurna DPRD.
Ketua Pansus Konflik Agraria DPRD Sulteng, Moh Nurmansyah Bantilan, mengatakan proses yang berjalan saat ini merupakan tahapan penting agar keputusan yang dihasilkan benar-benar memiliki dasar kelembagaan yang kuat sebelum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Pansus masih tahap kajian analisis untuk olah data. Setelah tuntas lalu disidangparipurnakan, nanti rekomendasinya harus menjadi keputusan lembaga sebelum resmi diserahkan kepada pemerintah provinsi,” ujar Nurmansyah melalui pesan WhatsApp, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, rekomendasi yang nantinya dihasilkan bukan sekadar sikap pansus, melainkan keputusan resmi DPRD Sulawesi Tengah melalui mekanisme paripurna.
“Intinya rekomendasi pansus adalah keputusan resmi DPRD Provinsi melalui sidang paripurna, karena pansus dibentuk dan ditugaskan oleh lembaga DPRD,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Tolitoli tersebut.
Konflik agraria perkebunan sawit di Tolitoli sendiri menjadi perhatian serius DPRD Sulteng dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya, Pansus Perkebunan Kelapa Sawit DPRD Sulteng telah melakukan kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Tolitoli pada 28 April 2026 lalu untuk memantau penyelesaian sengketa yang terjadi di lapangan.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Mohammad Nurmansyah Bantilan bersama sejumlah anggota DPRD Sulteng lainnya, di antaranya Faizal Alatas, Hasan Patongai, Yusuf, Baharuddin Sapi’i, dan Risnawati M. Saleh.
Selain melakukan peninjauan lapangan, DPRD Sulteng juga mendapat tekanan publik menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan aliansi masyarakat ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Tolitoli dalam beberapa waktu terakhir.
Massa mendesak pemerintah dan DPRD segera menghadirkan solusi konkret terhadap konflik agraria yang dinilai telah berlangsung cukup lama.
Kini, publik menanti hasil akhir rekomendasi pansus yang akan menjadi pijakan pemerintah provinsi dalam menentukan langkah penyelesaian konflik perkebunan sawit di Kabupaten Tolitoli. (*)
Tinggalkan Balasan