MATA SULSEL, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan salah satu faktor yang menyebabkan gaji guru, aparat penegak hukum (APH), hingga aparatur sipil negara (ASN) masih relatif kecil.
Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya dipicu oleh praktik underinvoicing, yaitu kecurangan yang dilakukan eksportir maupun importir dengan melaporkan data perdagangan yang tidak sesuai kepada pemerintah.
“Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya,” kata Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Rabu (20/5/2026).
“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut underinvoicing,” lanjutnya.
Prabowo menjelaskan bahwa underinvoicing merupakan salah satu bentuk fraud atau penipuan dalam aktivitas perdagangan internasional.
Praktik ini terjadi ketika pengusaha tidak melaporkan secara jujur nilai maupun jumlah barang yang dijual atau dibeli dalam transaksi ekspor dan impor.
“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” jelas Prabowo.
Ia juga menilai praktik tersebut sebagai bentuk penipuan administrasi yang dilakukan di atas kertas. Menurutnya, praktik ilegal semacam ini terjadi pada hampir seluruh komoditas perdagangan di Indonesia.
“Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara kita hanya laporkan 5.000 ton, bisa di Indonesia. Di sana (negara tujuan) tidak bisa, di sana dicatat,” tuturnya.
Tinggalkan Balasan