MATA SULSEL, TAKALAR – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menerima langsung aspirasi pengusaha nelayan patorani di ruang kerjanya, Kamis (21/5/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Takalar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, itu membahas persoalan perizinan penangkapan ikan torani di luar wilayah Sulawesi.
Rombongan nelayan dipimpin oleh Haji Sewang, didampingi Daeng Sese, Daeng Ngempo, dan Daeng Sitaba. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan bahwa kendala administrasi dan perizinan sering menghambat aktivitas penangkapan ikan torani di sejumlah perairan di luar Sulawesi.
Haji Sewang menyatakan, nelayan patorani merupakan kelompok usaha tradisional yang telah lama menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir Takalar. Karena itu, dukungan pemerintah dinilai sangat penting agar mereka dapat bekerja sesuai aturan dan memiliki kepastian hukum.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat hadir membantu nelayan, khususnya dalam memfasilitasi izin penangkapan ikan torani di luar Sulawesi agar nelayan bisa bekerja dengan tenang dan tetap sesuai regulasi,” ujar Haji Sewang.
Ia juga mengapresiasi respons cepat Bupati Takalar terhadap aspirasi yang disampaikan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Takalar langsung mengambil langkah cepat dengan berkomunikasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta sebagai tindak lanjut atas permintaan para nelayan.
Daeng Manye menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir membantu masyarakat, termasuk nelayan tradisional yang menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menopang kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami ingin nelayan Takalar mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, tentu tetap sesuai aturan yang berlaku,” ujar Daeng Manye.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan nelayan dapat memperoleh solusi terbaik.
“Nelayan patorani adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi masyarakat pesisir Takalar. Pemerintah akan berupaya hadir memberikan dukungan agar usaha mereka bisa berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” tambahnya.
Selain membahas perizinan, para nelayan juga menyampaikan berbagai kondisi lapangan yang mereka hadapi selama melakukan aktivitas penangkapan ikan torani di luar daerah. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha perikanan tradisional, sekaligus membahas pentingnya perlindungan dan keberlanjutan usaha nelayan tradisional di tengah dinamika regulasi sektor perikanan.
Pemerintah Kabupaten Takalar berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha nelayan dapat terus terjalin demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir yang lebih maju dan sejahtera.
(Humas Pemkab Takalar)
Tinggalkan Balasan