MATA SULSEL, LUWU UTARA – Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sulawesi Selatan (Sulsel), Badaruddin Puang Sabang, mulai menuai sorotan di tengah anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat yang dikeluhkan petani di sejumlah daerah, khususnya Kabupaten Luwu Utara.
Kondisi tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai organisasi petani sawit itu belum menunjukkan langkah nyata dalam memperjuangkan nasib petani yang kini tertekan akibat merosotnya harga sawit.
Di tengah situasi ekonomi petani yang semakin sulit, APKASINDO Sulsel dianggap belum terlihat aktif menekan pemerintah maupun perusahaan agar segera menghadirkan solusi terhadap persoalan harga TBS yang terus melemah dalam beberapa pekan terakhir.
Seorang tokoh masyarakat di Luwu Utara yang enggan disebutkan namanya menilai petani saat ini membutuhkan tindakan konkret, bukan sekadar kegiatan seremonial organisasi.
“Petani sekarang tidak butuh seremoni dan rapat-rapat formal. Mereka butuh pembelaan nyata. Kalau ketua organisasi petani diam saat harga sawit jatuh, lalu untuk apa organisasi itu ada?” ujarnya di Warkop Favorite Masamba, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, sikap diam organisasi di tengah kondisi petani yang terpuruk berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang selama ini membawa nama perjuangan petani sawit.
“Rakyat menunggu keberanian, bukan pencitraan. Jangan hanya muncul saat acara seremonial, tapi hilang ketika petani menjerit karena harga sawit hancur,” tegasnya.
Anjloknya harga sawit kini menjadi perhatian serius masyarakat di Sulawesi Selatan. Di Luwu Utara, banyak petani mulai mengeluhkan sulitnya memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat pendapatan yang terus menurun.
Situasi tersebut memunculkan desakan agar Pemerintah Kabupaten Luwu Utara segera turun tangan mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan menenangkan para petani.
Sorotan juga mengarah pada posisi strategis Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, yang diketahui menjabat sebagai Sekretaris Jenderal AKPSI periode 2025–2030 setelah sebelumnya dipercaya sebagai Ketua Harian AKPSI.
Masyarakat berharap posisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit daerah hingga tingkat nasional.
Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, meminta seluruh pihak tidak tinggal diam melihat tekanan yang dialami petani sawit saat ini.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pemerintah daerah wajib hadir di tengah masyarakat untuk menjaga stabilitas dan ketenangan petani sawit. Kami di DPRD tentu berharap ada langkah konkret dan komunikasi aktif antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi petani agar persoalan ini tidak semakin meluas,” ujar Karemuddin.
Ia menilai posisi yang dimiliki Bupati Luwu Utara di tubuh AKPSI seharusnya menjadi kekuatan besar dalam memperjuangkan aspirasi petani sawit, bukan sekadar jabatan organisasi semata. (Ari Laupa)
Tinggalkan Balasan