MATA SULSEL, MAKASSAR – Polemik seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menyeret sejumlah peserta, dua diantaranya yakni Meivy dan Cathlyn Yvaeni Lesmana, terus menjadi perhatian publik.
Di tengah perdebatan mengenai transparansi proses seleksi tersebut, Pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (PP INTI) memberikan dukungan moral berupa beasiswa pendidikan kepada keduanya.
Sekretaris Jenderal PP INTI, Hardy Stefanus, mengatakan pemberian beasiswa itu merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat, prestasi, dan capaian nilai yang diraih keduanya selama mengikuti proses seleksi Paskibraka.
“Sebagai bentuk dukungan moral terhadap generasi muda berprestasi, PP INTI memberikan program beasiswa kepada Cathlyn dan Meivy,” kata Hardy, Kamis (28/5/2026).
Ia menjelaskan, bantuan tersebut mencakup pembiayaan pendidikan hingga jenjang Strata 1 (S1) bagi kedua peserta.
Menurut Hardy, sejak awal polemik mencuat, INTI Sulsel bersama organisasi kepemudaan GEMA INTI telah berkoordinasi dengan pengurus pusat untuk mengawal persoalan tersebut secara proporsional dan tetap menjunjung semangat persatuan.
“Dalam komunikasi tersebut disampaikan pentingnya proses seleksi Paskibraka yang objektif, profesional, transparan, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesetaraan bagi seluruh anak bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.
Sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan tersebut, komunikasi lanjutan juga dilakukan melalui video call yang melibatkan Ketua GEMA INTI, Sekretaris Jenderal PP INTI, Ketua INTI Gowa, dan Cathlyn.
Hardy menilai persoalan ini penting dikawal bersama karena berkaitan dengan rasa keadilan dan kesempatan yang setara bagi generasi muda tanpa memandang latar belakang etnis maupun identitas tertentu.
Sementara itu, GEMA INTI memastikan akan ikut mendampingi Cathlyn dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sulsel yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026 mendatang.
Dalam surat permohonan keterlibatan yang diajukan GEMA INTI, organisasi tersebut menyebut kehadirannya bertujuan menyampaikan aspirasi generasi muda terkait pentingnya proses seleksi yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, GEMA INTI juga ingin memberikan masukan konstruktif guna menjaga integritas dan kredibilitas seleksi Paskibraka serta mendukung suasana yang kondusif dengan tetap menjunjung nilai kebhinekaan dan persatuan bangsa.
Meski demikian, PP INTI menegaskan tetap menghormati kewenangan panitia dan institusi terkait dalam proses seleksi Paskibraka tingkat nasional.
“PP INTI menghormati kewenangan panitia dan institusi terkait dalam proses seleksi tersebut. Namun pada saat yang sama, kami berharap seluruh proses dapat dijelaskan secara proporsional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik serta semangat persatuan dalam keberagaman,” tutur Hardy.
Polemik seleksi Paskibraka Sulsel sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial setelah Cathlyn disebut tidak masuk daftar peserta yang mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional.
Nama Cathlyn sempat disebut berada dalam tiga besar hasil seleksi. Namun, muncul dugaan bahwa posisinya digantikan peserta lain yang menurut informasi beredar tidak masuk dalam 10 besar hasil penilaian.
Sorotan publik semakin besar setelah muncul tudingan adanya tes bahasa daerah yang disebut tidak tercantum dalam panduan resmi pusat.
Ketua INTI Sulsel, Albertus Yap, sebelumnya juga meminta seluruh pihak mengedepankan prinsip kesetaraan warga negara dan mendorong transparansi dalam proses seleksi.
“Dalam hukum selalu kita katakan bahwa semua sama di hadapan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara,” ujarnya.
Ia berharap polemik tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan adil agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap warga berdasarkan latar belakang etnis tertentu.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi Paskibraka tingkat nasional telah berjalan profesional, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul, menyatakan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan tim pusat yang terdiri atas unsur BPIP, DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
“Seleksi yang dimaksud terlaksana sesuai dengan ketentuan dan berjalan secara objektif dan transparan,” kata Bustanul.
Ia juga memastikan peserta yang tidak lolos ke tingkat nasional tetap berkesempatan bertugas sebagai anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026. (*)
Tinggalkan Balasan