MATA SULSEL, JATINANGOR – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus menjadi birokrat yang berintegritas, disiplin, serta memiliki keberanian moral dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pesan itu disampaikan Djamari saat memberikan pembekalan kepada para praja IPDN di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).
Dalam arahannya, Djamari menekankan pentingnya keberanian aparatur birokrasi untuk menyampaikan kebenaran kepada pimpinan daerah maupun pejabat politik demi menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Djamari juga menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh praja IPDN. Ia menyebut Presiden menitipkan pesan agar para praja belajar dengan sungguh-sungguh karena peran mereka dibutuhkan bangsa di masa mendatang.
Menko Polkam mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan global dan nasional yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik dunia, ancaman keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara.
“Perubahan geopolitik dunia sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk Indonesia. Karena itu pemerintah terus bekerja keras agar dampak global dapat diminimalkan dan masyarakat tetap terlindungi,” kata Djamari.
Ia juga menyoroti tantangan bonus demografi yang dinilai harus dimanfaatkan secara optimal sebelum berakhir pada 2035. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia mampu keluar dari ancaman middle income trap.
“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting,” tegasnya.
Dalam pembekalan tersebut, Djamari turut menyoroti praktik korupsi dan kebocoran kekayaan negara yang masih terjadi. Ia menegaskan korupsi dalam bentuk apa pun merupakan pengkhianatan terhadap bangsa.
“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Kepada para praja, ia mengingatkan bahwa mereka merupakan ujung tombak pemerintahan yang nantinya akan langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah.
“Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Djamari juga mengingatkan tantangan era digital yang dipenuhi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial. Menurutnya, aparatur pemerintahan harus mampu hadir untuk mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan media sosial.
“Jangan lelah belajar, jangan bosan belajar, dan jangan menyerah menghadapi tantangan. Bangsa ini menunggu pengabdian kalian,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan ketahanan sebuah negara ditentukan oleh tiga unsur utama, yakni kekuatan militer, aparat keamanan dan intelijen, serta aparatur sipil pemerintahan yang profesional.
Menurut Tito, dari sekitar 4,7 juta ASN di Indonesia, sebagian besar berada di daerah dan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam konteks itu, lulusan IPDN disebut menjadi salah satu inti kekuatan ASN Indonesia.
“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas, dan kesiapan kerja yang tinggi. Bahkan banyak yang sudah diminta sebelum lulus,” ujarnya.
Ia menjelaskan pendidikan di IPDN tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan ilmu pemerintahan, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, loyalitas, serta ketahanan fisik dan mental melalui pola pendidikan semi-militer.
Saat ini, IPDN memiliki sekitar 3.500 praja yang tersebar di sejumlah kampus daerah seperti Bukittinggi, Jatinangor, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Makassar, NTB, hingga Papua. Selain program sarjana, IPDN juga memiliki program magister dan doktoral di Jakarta.
Tito juga memastikan IPDN berkomitmen meniadakan praktik kekerasan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, setiap pelanggaran akan ditindak tegas hingga pemecatan.
Selain sebagai lembaga pendidikan formal, Tito menyebut IPDN terus dikembangkan menjadi pusat pelatihan pemerintahan dan think tank kebijakan publik.
“Kami berharap mereka kembali menjadi agen perubahan yang dapat membawa semangat reformasi birokrasi dan memperkuat kualitas ASN Indonesia,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menerima Anugerah Kartika Astha Brata Utama, penghargaan bagi tokoh nasional atau menteri yang dinilai berjasa dalam bidang kepamongprajaan. Ia juga menerima pin Alumni Kehormatan Pendidikan Tertinggi Kepamongprajaan.
Acara turut dihadiri Rektor IPDN Halilul Kahiri, jajaran rektorat IPDN, pejabat Kemenko Polkam, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri. (*)
Tinggalkan Balasan