MATA SULSEL, KENDARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BPJS Ketenagakerjaan mempertegas komitmen percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Azizah Hotel and Convention Kendari itu dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, serta kepala daerah se-Sulawesi bersama jajaran perangkat daerah terkait, mulai dari sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala BPKAD, hingga kepala dinas tenaga kerja.
Forum tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan di wilayah Sulawesi.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, mengatakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci penting untuk memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja.
Menurutnya, perlindungan pekerja merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas.
“Target cakupan UCJ dapat tercapai apabila bersama-sama dengan pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan para pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial,” ujar Mintje.
Dalam paparannya, Mintje menyebut target Universal Coverage Jamsostek wilayah Sulawesi Maluku tahun 2026 ditetapkan sebanyak 6.075.522 pekerja. Namun hingga saat ini masih terdapat selisih atau gap sekitar 2.183.410 pekerja yang belum terlindungi.
Karena itu, ia menilai penguatan penganggaran daerah, sinergi lintas sektor, dan evaluasi kepesertaan di masing-masing wilayah menjadi langkah penting untuk mempercepat capaian target tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, menyambut baik pelaksanaan forum monitoring dan evaluasi tersebut.
Ia menilai kegiatan itu menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara konsisten mengawal jaminan keselamatan kerja. Kami berharap forum ini dapat membedah berbagai solusi dan menjadi ruang bertukar strategi dalam perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Muhammad Fadlansyah berharap hasil diskusi dan evaluasi dapat melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan di daerah masing-masing demi mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, menegaskan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rentan perlu terus diperkuat melalui dukungan penganggaran yang memadai.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial dan mampu menekan angka kemiskinan. Meskipun kehilangan tulang punggung keluarga, jaminan sosialnya tetap terjamin,” ujar Fatoni.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan capaian Universal Coverage Jamsostek Zona Sulawesi Tahun 2025.
Provinsi Gorontalo meraih penghargaan terbaik pertama, disusul Provinsi Sulawesi Utara sebagai terbaik kedua, dan Provinsi Sulawesi Tengah di posisi terbaik ketiga.
Selain itu, Makassar memperoleh penghargaan kategori pertumbuhan kepesertaan tertinggi serta pelopor program perlindungan pekerja rentan berbasis Jaminan Hari Tua (JHT).
Penghargaan juga diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pemerintah daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan Jamsostek.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, pemerintah berharap implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi semakin kuat sehingga target Universal Coverage Jamsostek dapat tercapai secara optimal. (*)
Tinggalkan Balasan