MATA SULSEL, MAKASSAR – Polemik yang mencuat dalam proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mendapat perhatian dari Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Selatan (Sulsel), Yonggris Lao.
Ia menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan seleksi dibandingkan isu etnis yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Yonggris, terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu dievaluasi agar kontroversi serupa tidak kembali terulang. Ia menyoroti tahapan seleksi, profesionalisme tim penilai, hingga keterbukaan informasi selama proses berlangsung.
“Kita sangat concern karena ini menyangkut kerukunan antar etnis dan juga bisa bersinggungan dengan persoalan agama. Selain itu, ini juga menyangkut integritas dan kepercayaan yang sangat sulit dibangun,” ujarnya.
Yonggris menilai kurangnya kejelasan dalam proses seleksi menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya berbagai spekulasi di ruang publik.
Ketika mekanisme penilaian tidak dipahami secara terbuka, masyarakat cenderung membangun asumsi masing-masing terkait hasil yang ditetapkan.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme tim penilai dalam setiap tahapan seleksi.
Menurutnya, seorang juri tidak hanya dituntut memiliki pengalaman atau kemampuan teknis di bidang tertentu, tetapi juga harus memahami etika, standar penilaian, dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan.
“Orang-orang yang dipilih harus memiliki kompetensi di bidangnya, sekaligus memahami etika dan aturan. Menjadi juri berbeda dengan menjadi pelaku atau atlet di bidang tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Yonggris menyebut minimnya transparansi menjadi akar persoalan yang memperbesar polemik. Keterbukaan informasi, mulai dari proses seleksi hingga dasar penentuan hasil akhir, dinilai penting untuk menjaga kepercayaan peserta maupun masyarakat.
“Semua yang muncul saat ini sebenarnya hanya asumsi. Kenapa asumsi muncul? Karena tidak ada transparansi. Kalau sejak awal prosesnya terbuka, hasilnya juga akan lebih mudah dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Yonggris mengingatkan agar persoalan tersebut tidak ditarik ke ranah etnis maupun identitas tertentu.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengikuti seleksi dan memperoleh kesempatan yang setara berdasarkan kemampuan serta hasil penilaian yang objektif.
“Ini bukan soal etnis. Ini soal profesionalisme dan transparansi. Semua orang memiliki hak yang sama untuk dipilih, tetapi juga harus siap menerima hasil apabila tidak terpilih,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi dapat dilakukan agar ke depan proses rekrutmen Paskibraka berjalan lebih terbuka, profesional, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara. (Farez)
Tinggalkan Balasan