MATA SULSEL, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran hampir Rp1,24 triliun untuk sektor persampahan pada 2026. Dana tersebut disiapkan guna menangani persoalan darurat sampah yang terjadi di berbagai daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Chandra R.P. Situmorang, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penanganan sampah dari hulu hingga hilir.
“Darurat sampah ini kita sikapi dengan beberapa upaya strategis. Kementerian PU investasi 2026 ini untuk sektor persampahan hampir Rp 1,24 T. Dan ini respons kita terhadap arahan Presiden untuk bisa menangani sampah,” kata Chandra dalam media briefing di kantor Kementerian PU, Jakarta, dikutip dari detikfinance, Jumat (5/6/2026).
Selain menyiapkan investasi di sektor persampahan, Kementerian PU bersama Kementerian Lingkungan Hidup (LH) juga tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tempat pemrosesan akhir (TPA).
Evaluasi TPA skala kecil dan menengah akan dilakukan oleh pemerintah daerah, sementara TPA skala besar dan regional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Chandra, hasil evaluasi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi berupa rehabilitasi hingga penutupan TPA apabila dinilai memiliki tingkat risiko yang tinggi.
“Kita bersama Kementerian Lingkungan Hidup (LH) sedang mengevaluasi terhadap TPA. TPA skala kecil dan menengah evaluasinya oleh Pemprov, sedangkan skala besar dan regional dilaksanakan bersama-sama PU dan Kementerian LH. Rekomendasinya rehabilitasi dan penutupan jika itu memang risiko tinggi,” jelas dia.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R).
“Kita juga sekarang mendorong adalah bagaimana mengurangi residu dibuang ke TPA. Sebesar apa pun TPA, sebaik apapun TPA dibangun kalau tidak berusaha mengurangi dari hulu, sumber sampah, tentu tidak ada pernah TPA yang long life yang bisa melaksanakan,” tutur Chandra.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan TPST 3R akan dilakukan mulai dari tingkat masyarakat hingga skala kota. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 56 unit TPST 3R di berbagai daerah.
Tinggalkan Balasan