MATA SULSEL, JAKARTA – Wacana kenaikan tarif Transjakarta dinilai memiliki konsekuensi ganda bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di satu sisi mampu mengurangi beban subsidi transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun di sisi lain berpotensi menekan daya beli masyarakat yang bergantung pada transportasi publik.
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menyebut kebijakan tersebut ibarat pisau bermata dua karena menyentuh aspek kesehatan fiskal daerah sekaligus kondisi ekonomi masyarakat perkotaan.
“Saat ini nilai subsidi per tiket atau cost recovery gap yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta telah menembus lebih dari Rp9.000 per penumpang. Penyesuaian tarif secara signifikan akan mengurangi tekanan pada alokasi subsidi transportasi dalam APBD sehingga ruang fiskal dapat dialihkan untuk program prioritas lainnya,” ujar Djoko kepada RakyatNews, Minggu (7/6/2026).
Menurutnya, berkurangnya beban subsidi juga akan memberikan ruang bagi Transjakarta untuk memperkuat investasi jangka panjang, termasuk mempercepat penggunaan armada bus listrik serta meningkatkan infrastruktur transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Selain aspek fiskal, kenaikan tarif dinilai dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan. Tambahan pendapatan dari penyesuaian tarif dapat digunakan untuk peremajaan armada, peningkatan frekuensi perjalanan guna memangkas waktu tunggu (headway), hingga memperbaiki fasilitas integrasi antarmoda seperti jembatan penyeberangan yang menghubungkan Transjakarta dengan MRT, LRT, dan KRL.
Djoko juga menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan struktur tarif transportasi publik yang lebih kompetitif dan proporsional di Jakarta, mengingat tarif moda transportasi lain seperti KRL Commuter Line saat ini berkisar antara Rp3.000 hingga Rp6.000 untuk perjalanan jarak menengah hingga jauh.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dampak sosial dari kenaikan tarif tidak bisa diabaikan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang setiap hari bergantung pada layanan Transjakarta.
“Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (low-income segment), kenaikan tarif sebesar Rp1.500 hingga Rp3.500 per perjalanan akan langsung mengurangi pendapatan siap belanja (disposable income) mereka,” katanya.
Karena itu, Djoko menilai kebijakan penyesuaian tarif harus dibarengi dengan implementasi yang konsisten terhadap program tarif Rp0 bagi kelompok masyarakat tertentu.
Menurutnya, skema tersebut harus tetap menjangkau 15 kategori penerima manfaat, seperti pelajar, lansia, penyandang disabilitas, serta buruh ber-KTP DKI Jakarta, agar kenaikan tarif tidak memperbesar risiko kemiskinan perkotaan akibat terbatasnya akses mobilitas.
“Kebijakan ini harus diimbangi dengan pelaksanaan tarif Rp0 yang efektif agar kelompok rentan tetap memperoleh akses transportasi yang terjangkau dan tidak terdampak secara ekonomi,” tutup Djoko. (Dirham)
Tinggalkan Balasan