MATA SULSEL, MALANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama International Labour Organization (ILO) meluncurkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) sebagai langkah strategis memperluas akses pembiayaan formal bagi peternak sapi perah di Jawa Timur.
Digitalisasi ini diharapkan mampu menjawab persoalan keterbatasan data usaha yang selama ini menjadi kendala utama peternak memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.
Peluncuran program berlangsung di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang, Kamis (11/6), sekaligus menjadi bagian dari implementasi PROMISE 2 IMPACT, program kolaborasi antara ILO, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan OJK yang didukung Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO).
Melalui program tersebut, para pemangku kepentingan berupaya memperkuat ekosistem usaha peternakan sapi perah melalui digitalisasi, peningkatan akses keuangan, penguatan rantai nilai usaha, serta mendorong keberlanjutan UMKM di sektor peternakan.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan sistem ERP dikembangkan untuk menjawab persoalan asimetri informasi yang selama ini membuat peternak kesulitan memperoleh pembiayaan formal.
Menurutnya, banyak peternak belum memiliki data usaha yang terdokumentasi dengan baik, mulai dari profil usaha, kapasitas produksi, hingga kondisi keuangan, sehingga menyulitkan lembaga jasa keuangan dalam melakukan penilaian kelayakan kredit.
“Selama ini kami menerima banyak masukan bahwa peternak menghadapi hambatan memperoleh pembiayaan karena keterbatasan data yang valid. Melalui sistem ERP, informasi usaha dapat terdokumentasi secara lebih baik sehingga membuka peluang akses pembiayaan yang lebih luas,” ujar Adi.
Ia menjelaskan, digitalisasi ekosistem peternakan dibangun di atas dua fondasi utama, yakni penguatan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur digital yang andal.
Melalui ERP, seluruh data produksi, operasional, dan keuangan koperasi dapat dicatat secara sistematis dan real time, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kapasitas usaha peternak.
Lebih jauh, sistem tersebut telah diintegrasikan dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK), sehingga mampu membangun profil kredit peternak secara lebih objektif dan komprehensif.
“Data yang dihasilkan ERP menjadi dasar bagi pemeringkat kredit alternatif untuk menyusun profil usaha yang lebih akurat. Bersama PAJK, sistem ini menjadi penghubung antara peternak rakyat dengan ekosistem jasa keuangan formal yang lebih inklusif,” jelasnya.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menilai transformasi digital menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan usaha sekaligus memperluas peluang ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan produktivitas, membuka akses pembiayaan, memperkuat daya tahan usaha, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.
“Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana inovasi, kebijakan publik, dan kemitraan multipihak dapat berjalan bersama untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” katanya.
Hal senada disampaikan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, H.E. Olivier Zehnder. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan harus dimulai dari penguatan pelaku usaha lokal.
Dengan dukungan teknologi, informasi, dan akses pembiayaan yang lebih baik, peternak dinilai memiliki peluang lebih besar meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.
“Kami bangga dapat mendukung kemitraan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan memperkuat kapasitas pelaku usaha di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, yang mewakili Gubernur Jawa Timur, menyebut sektor sapi perah memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi pedesaan.
Ia menilai digitalisasi dan perluasan akses pembiayaan menjadi fondasi penting dalam membangun industri peternakan yang lebih modern, produktif, dan memiliki daya saing tinggi.
“Penguatan sektor sapi perah bukan hanya meningkatkan produksi susu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak, memperkuat koperasi, dan membangun ekonomi pedesaan yang lebih tangguh,” paparnya.
Peluncuran ini menandai keberhasilan implementasi ERP yang telah terintegrasi dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif di tiga koperasi sapi perah prioritas di Jawa Timur, yakni Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Koperasi Peternak Sapi Perah Setia Kawan, dan KPUD Tani Wilis.
Ketiga koperasi tersebut menaungi lebih dari 10.000 anggota yang diharapkan dapat memperoleh manfaat langsung melalui kemudahan akses pembiayaan berbasis data digital.
Sebagai tindak lanjut, OJK juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama pemerintah daerah, koperasi, industri jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong perluasan implementasi program di seluruh wilayah Jawa Timur.
Keberhasilan penerapan sistem ERP pada sektor peternakan sapi perah ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi pada sektor usaha lainnya di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya memperluas inklusi keuangan dan memperkuat daya saing UMKM nasional. (*)
Tinggalkan Balasan