Menurut dia, di daerah-daerah yang dinasti politiknya sangat kuat, rekrutmen hanya akan bersifat nepotisme. Semuanya, termasuk kekuasaan akan bertumpu pada silsilah keluarga, tidak ubahnya dengan rezim monarki absolut. Itu tentunya harus dilawan dan diperangi demi menghadirkan kehidupan berdemokrasi yang lebih baik.

“Pengelolaan sumber daya ekonomi pun hanya berputar di lingkaran pengikut dinasti. Pembagaian pos pengeluaran dalam APBN dan APBD terdistribusi rapi di sekeliling mereka,” tegasnya.

Dinasti politik di Indonesia memang kerap masuk dalam pusaran korupsi. Sudah begitu banyak bukti, misalnya Dinasti Atut di Banten, Dinasti Kukar yang menjerat Rita Widyasari dan Syaukani Hasan Rais, Dinasti Cimahi yang menjerat Atty Suharti dan Itoc Tocjiha.

Selanjutnya, Dinasti Fuad di Bangkalan, Dinasti Klaten yang menjerat sang bupati Sri Hartini yang merupakan istri mantan bupati dan Dinasti Yasin Limpo yang menjerat Dewi Yasin Limpo yang merupakan adik kandung dari Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. (***)