MAKASSAR, MATA SULSEL – Aksi demonstrasi koalisi AFK Sulsel di kantor Balai Besar Wilayah Pompengan Jeneberang (BBWSPJ), Kamis (16/6/2022) menuntut dan mendesak Dirjen SDA agar mengevaluasi kinerja pejabat yang bermasalah hukum di Kejati Sulsel.

Koalisi 3 lembaga LB.AMP Sulsel terdiri dari Federasi Keadilan Rakyat (FKR) dan KAMRI dengan gerakan “Anti Mafia Konstruksi” AFK Sulsel,

Suhirman Ketua LB.AMP SUL-SEL yang telah mengawal dan melaporkan Satker SNVT.PJPA atas kasus dugaan korupsi D.I Pattiro Kabupaten Bone serta beberapa kasus BBWSPJ di Kejati Sulsel sejak 2018 ini mengungkapkan bahwa gerakan ini adalah hasil konsolidasi 3 lembaga pergerakan mahasiswa dan pemuda Sulawesi Selatan.

Ia pun menambahkan bahwa gerakan ini telah kami koordinasikan kepada Dirjen SDA dan Itjen kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Jakarta telah menerima surat laporan via email dan via telpon dengan bagian hukum kementerian PUPR.

Asrianto Indar jaya Ketua FKR, juga mengatakan bahwa pihak SNVT.PJPA perlu diberikan pelajaran tentang keterbukaan informasi publik. Ini jelas sangat melanggar dan diduga tidak patuh terhadap aturan tersebut.

Ketua KAMRI Arif Beta pun sangat menyayangkan sikap kepala balai dan seluruh bawahannya yang terkesan takut menelpon kepala balai yang sedang berada di Jakarta. Ia benar, kami diperlihatkan tiket dan surat perjalanan dinas Ir.Djaya Sukarno.