Yani menambahkan, dalam kondisi seperti ini dibutuhkan diskresi seorang kepala daerah untuk mencari solusi, bukan malah membesar-besarkan masalah, karena hal itu bisa menimbulkan konflik dua institusi, antara kepolisian dan Pemkot Makassar.

Dia tak menampik, adanya kepakuman roda pemerintahan di Makassar disebabkan ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Sehingga kondisi ini menunjukkan wali kota cenderung mensentralisasi otoritas dan tidak dibarengi distribusi kewenangan ke wakil wali kota.

Kalau wakil wali kota saja, yang nota bene sebagai parner seperjuangan dalam menduduki posisi di Pemkot, tidak diberi kewenangan, bisa dibayangkan bagaimana dengan pejabat lain.

Makanya, kalau tiba-tiba wali kota merasa pemerintahan lumpuh karena Erwin Hayya ditahan, bisa diduga betapa besar peranan dan fungsi pejabat ini di mata wali kota.

“Nah, ketika wakil wali kota tidak diberi peranan dan seakan hanya sekedar pelengkap posisi di Pemkot, wali kota tidak pernah merasa lumpuh atau dilumpuhkan,” pungkasnya. (*)