JENEPONTO, MATASULSEL — Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun 2026 telah memasuki hari kelima, Senin 8 September 2025 dan saat ini telah berlangsung di 24 dari total 82 desa.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, menuju “Jeneponto Bahagia 2030”.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Supardi Mallarangeng, selaku koordinator kegiatan, menegaskan pentingnya agenda tahunan ini.

“Musrenbang adalah platform untuk memastikan bahwa setiap desa dapat berkontribusi dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik. Tahun 2026, kita harus berakselerasi untuk memasukkan semua program dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya.

Poin penting yang disampaikan Supardi adalah perlunya desa untuk mengutamakan penganggaran pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana mereka.

“Kita berharap desa dapat menghadirkan proses pembangunan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga sesuai dengan arahan Bupati, sehingga setiap program yang diusulkan dapat menjawab tantangan yang ada,” tambahnya.

Sebagai bagian dari Musrenbang, warga desa diajak untuk aktif berpartisipasi dalam menyampaikan usulan pembangunan yang dibutuhkan. Daftar usulan untuk tahun 2027 pun mulai disusun, dengan fokus pada program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk merancang program, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desanya. Dengan semangat kebersamaan, setiap desa diajak untuk mengoptimalkan potensi yang ada demi mencapai tujuan bersama.

Melalui Musrenbang RKPD, diharapkan akan muncul inovasi-inovasi baru yang dapat menjawab tantangan di masa depan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Jeneponto.

Mari bersama-sama wujudkan “Jeneponto Bahagia 2030” dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat. (*).