Aliansi LSM Pemerhati Tindak Pidana Korupsi Sulsel akan menindaklanjuti temuan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang pada pembangunan RS Galesong Takalar. Aliansi tengah mempersiapkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Segera, secepatnya. Sekarang kita sedang siapkan dokumen dan bukti-bukti untuk dilaporkan ke KPK,” terang Koordinator Aliansi LSM Pemerhati Tindak Pidana Korupsi Sulsel, Mulyadi.

Menurut Mulyadi, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPK pekan depan. Selain dokumen yang akan disodorkan, mereka juga akan memberi gambaran secara langsung kepada penyelidik KPK mengenai indikasi-indikasi ketimpangan selama proses pembangunan RS Galesong.

“Jadi nanti kita akan beri gambaran ke KPK di mana indikasi korupsinya, siapa yang terlibat dan modus modus kerja mereka. Ini penting agar penanganan kasusnya jadi prioritas,” tandas Mulyadi.

Ditanya soal bukti yang akan diajukan, Mulyadi yakin, dokumen yang mereka pegang sangat valid.

“Tinggal nanti bagaimana KPK menindaklanjuti temuan kami. Saya kira KPK sudah paham bagaimana membongkar kasus kasus seperti ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Aliansi membeberkan, hasil investigasi mereka menemukan adanya indikasi korupsi pada RS Galesong sejak fase pembebasan lahan. Mulyadi menyebutkan, indikasi penyimpangan melibatkan beberapa leading sektor terkait. Sehingga selama fase pembebasan lahan dan pembangunan terjadi gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.

“Sampai saat ini RS Galesong belum juga rampung pengerjaannya dan belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Padahal diketahui anggaran yang digunakan sudah miliaran rupiah. Ini mencerminkan bagaimana masalah serius memang terjadi di dalam,” ungkapnya.

Mulyadi merinci, penganggaran RS Galesong melewati 5 tahapan. Tahun
2019 adalah tahap pembebasan lahan dengan total anggaran yang alokasikan Rp12 miliar.

Lalu pada 2020 penimbunan lahan bekas empang yang menelan Rp1,8 miliar. Tahun 2021 penimbunan dan pembangunan gedung disuntik sebesar Rp13 miliar.

“Tahun 2022 ada penambahan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp92 miliar. Lalu ada penambahan lagi di tahun yang sama sebsar Rp16 miliar,” papar Mulyadi.

Kemudian pada 2023 dilakukan lagi penambahan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp9 miliar. (*)