Alokasi Belanja APBN Untuk Sulsel Tahun 2020 Capai Rp52,8 Triliun
Makassar, Matasulsel – Alokasi nilai pagu anggaran belanja negara tahun anggaran 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp52,8 triliun yang penyerahannya lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Pembangunan proyek rel kereta api, di Kabupaten Barru yang sumber pendanaannya dari APBN ditinjau oleh Gubernur Provinsi Sulsel HM Nurdin Abdullah. Senin (18/11/2019).
Hal itu dikemukakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi Sulsel Sudarmanto di sela penyerahan DIPA TA 2020 oleh Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah di Makassar, Senin.
APBN tahun 2020 yang mengambil tema “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kulaitas Sumber Daya Manusia” ini, diharapkan para KPA, bupati dan wali kota dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya, sehingga dapat menindaklanjuti arahan presiden untuk melaksanakan APBN 2020 secara tepat, transparan dan akuntabel.
Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat untuk melaksanakan program-program pembangunan di pusat dan daerah.
“Penyerahan DIPA dan rincian alokasi TKDD dipercepat pada bulan November dengan harpaan agar program dan kegiatan tahun 2020 dapat segera dilaksanakan, sehingga manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat,” kata Sudarmanto.
Khusus alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa di Sulsel TA 2020 tercatat Rp32,4 triliun. Alokasi terbesar di Provinsi Sulsel sebesar Rp5,83 triliun dan terendah di Kota Parepare sebesar Rp623,35 milyar.
Sementara komponen TKDD terbesar adalah DAU dengan total alokasi Rp19,58 triliun dan terendah adalah DBH SDA sebesar Rp211,28 milyar.
Sedang alokasi Dana Desa TA 2020 sebesar Rp2,38 triliun, dengan alokasi terbesar di Kabupaten Bone sebesar Rp337,33 milyar dan terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp45,64 milyar.
Sementara itu, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah pada kesempatan yang sama mengingatkan pemerintah kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat penyerapan anggaran, sehingga realisasinya juga cepat dirasakan masyarakat.
Berkaitan dengan hal itu, ia berharap alokasi APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, menciptakan lapangan kerja dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Untuk itu dibutuhkan inovasi dari kepala daerah untuk memanfaatkan anggaran lebih baik,” ujarnya.
Hal itu dikemukakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi Sulsel Sudarmanto di sela penyerahan DIPA TA 2020 oleh Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah di Makassar, Senin.
APBN tahun 2020 yang mengambil tema “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kulaitas Sumber Daya Manusia” ini, diharapkan para KPA, bupati dan wali kota dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya, sehingga dapat menindaklanjuti arahan presiden untuk melaksanakan APBN 2020 secara tepat, transparan dan akuntabel.
Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat untuk melaksanakan program-program pembangunan di pusat dan daerah.
“Penyerahan DIPA dan rincian alokasi TKDD dipercepat pada bulan November dengan harpaan agar program dan kegiatan tahun 2020 dapat segera dilaksanakan, sehingga manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat,” kata Sudarmanto.
Khusus alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa di Sulsel TA 2020 tercatat Rp32,4 triliun. Alokasi terbesar di Provinsi Sulsel sebesar Rp5,83 triliun dan terendah di Kota Parepare sebesar Rp623,35 milyar.
Sementara komponen TKDD terbesar adalah DAU dengan total alokasi Rp19,58 triliun dan terendah adalah DBH SDA sebesar Rp211,28 milyar.
Sedang alokasi Dana Desa TA 2020 sebesar Rp2,38 triliun, dengan alokasi terbesar di Kabupaten Bone sebesar Rp337,33 milyar dan terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp45,64 milyar.
Sementara itu, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah pada kesempatan yang sama mengingatkan pemerintah kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat penyerapan anggaran, sehingga realisasinya juga cepat dirasakan masyarakat.
Berkaitan dengan hal itu, ia berharap alokasi APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, menciptakan lapangan kerja dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Untuk itu dibutuhkan inovasi dari kepala daerah untuk memanfaatkan anggaran lebih baik,” ujarnya.
