Luwu Utara, Matasulsel – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu Utara menggelar Pelatihan Aplikasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (Sepakat), Kamis (5/12/2019), di Ruang Rapat Wakil Bupati Luwu Utara. Acara ini dibuka Wakil Bupati Muhammad Thahar Rum, dan dihadiri Staf Ahli Bappenas Muhammad Chehafudin dan Muhammad Hafid.

Dalam sambutannya, Wabup Thahar berharap, kehadiran aplikasi ini dapat membantu pemerintah dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan yang lebih pro-poor berbasis web dan bukti (evidence-based). “Aplikasi ini adalah sistem berbasis web dan bukti dalam melakukan analisis kemiskinan mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi kebijakan kemiskinan dalam memperkuat kapasitas daerah,” kata Thahar.

Selain itu, kata dia, aplikasi ini juga sebagai sentra pengetahuan untuk berbagi inovasi pembelajaran dan praktik, sehingga terwujud sistem informasi terbaru yang berpihak kepada masyarakat miskin. “Saya berharap aplikasi Sepakat ini mampu menyinergikan seluruh stakeholder terkait, mulai dari Perangkat Daerah, Camat sampai kepada Kepala Desa, sehingga dihasilkan data yang akurat dan terpercaya,” terang Thahar.

Ia menambahkan, aplikasi ini mendorong terciptanya interaksi antar-stakeholder dalam mengatasi isu kemiskinan secara lebih efektif dan tepat sasaran. “Pemerintah akan mampu menghasilkan analisa yang dapat menjadi masukan terkait proses e-monev, e-planning serta Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), sehingga percepatan penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan tepat guna,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Rusydi Rasyid dalam laporannya menyebutkan bahwa pelatihan ini adalah lanjutan dari Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang digelar pada 3 Desember kemarin. “Pelatihan ini masih kelanjutan dari Rapat Koordinasi kita kemarin,” kata Rusydi. Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari, dan diikuti para Kasubag Perencanaan dengan harapan sistim data yang terkait kemiskinan dapat diperoleh secara akurat. (*)