Luwu Utara, Matasulsel – Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi-Selatan, Andi Sukma S.Sos menyoroti Pemerintah Kabupaten dianggarkannya di tahun 2019, Rp.500 juta ke pesantren Datok Sulaeman yang berada di kota Palopo.

“Dari hasil reses DPRD Luwu Utara ada beberapa yang dipangkas Pemkab Luwu Utara dan dianggarkan di RAPBD 2019 di plot anggaran bantuan ke Pesantren Datuk Sulaeman Palopo sebanyak Rp.500 juta,” tuturnya melalui jejaring WhatsApp Humas DPRD, Senin, 17/12/2018.

” Kalau Pemkab Luwu Utara betul-betul mau bantu pesantren, bantulah beberapa Pesantren dan sekolah swasta yang membutuhkan anggaran.

Serta uluran tangan pemerintah di Luwu Utara dan jangan menyepelehkan hasil musrembang dan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang melalui reses DPRD,”ucapnya.

Kalau mau menyumbang ke daerah lain yah di bawah Rp. 100 Juta lah, ini kan aneh lo pak kita di Luwu Utara saja belum cukup koq nyumbang di luar Kabupaten kita, ada apa yah? Atau jangan-jangan ada apanya ataukah apa adanya, sambil tertawa terbehek-behek. Inilah pemerintah yang tidak merasa memiliki serta tidak bertanggungjawab demi kepentingan warga Luwu Utara, sindirnya.

“Jangan sampai hasil Luwu Utara dibabat dan habis untuk keperluan luar daerah sedangkan kebutuhan dalam daerah saja tidak tercukupi,” tuturnya jengkel.

Sementara, sejumlah pekerjaan fisik yang dinilai gagal dan banyak menuai pertanyaan dari warga Luwu Utara, yang sudah dianggarkan dan itupun gagal.

Contoh, Andi Sukma merincikan jembatan di Balebo sudah dua kali dianggarkan gagal dikerjakan, tahun 2018 lalu dianggarkan kurang lebih Rp.1 Milliar dan tahun 2017 lalu kurang lebih Rp.900 juta.

Lanjutan pengaspalan Tolada, pembangunan pagar sekolah se Luwu Utara juga gagal ditender,, pembangunan IPAL Luwu Utara juga gagal proses tendernya, padahal anggaran sudah siap.

Andi Sukma yang juga Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, berang sehingga dengan lantang mengatakan, mau bukti nyata? Plat Decker di ruas jalan Tolada-Mario sampai hari ini belum selesai pekerjaannya yang hanya 2×6 meter, apa itu sebuah penghargaan? Dan jangan hanya DPRD yang mau disalahkan, masih banyak yang pekerjaan asal-asalan,” ketusnya.

” Dengan nada kesal dan berapi-api Wakil Ketua DPRD Luwu Utara ini, membeberkan pekerjaan struktur jalan yang tidak layak di aspal karena pertama LPB belum diadakan pemadatan yang sesuai bestek kemudian LPA tidak dipadatkan sementara dilakukan prengkot dan sudah berjalan, sehingga material aspal saya suruh pulangkan yang dikerjakan PT Gangking, ada 26 truk saya suruh pulang, kalau tak percaya tanya Kadis PU Luwu Utara,” kesalnya.(yustus)