Disisi yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Sulseltrabar, Arif Wintarto Yuwono memaparkan dari sisi kinerja pengelolaan kekayaan negara juga telah dilakukan sertipikasi terhadap 2.058 dari target sertifikasi 7.791 bidang tanah BMN dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah.

“Perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah serta menyelenggarakan tertib administrasi dan mengamankan BMN berupa tanah sampai dengan bulan Juli 2023 telah dilakukan 1.420 dari target 2.153 kali lelang dengan kontribusi sebesar Rp826,84 Miliar. Sedangkan penyelesaian outstanding dari 101 berkas piutang negara mencapai Rp29,97 Miliar,” pintahnya.

Sementara itu, Local Expert Akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, H. Marsuki, Prof., Ph.D., DEA berharap kedepanya pihak pemerintah dapat memaksimalkan APBN/APBD yang selama ini belum maksimal.

“Saya berharap hasil kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan perlu dioptimalkan, agar mewarnai penerimaan APBN/APBD selain pajak. Indikator tersebut sebenarnya sudah ada dalam APBN/APBD, namun belum dioptimalkan sepenuhnya. Ini menjadi tugas Pemerintah untuk dapat memaksimalkan hal tersebut,” tutupnya.

Sekadar diketahui acara ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Nugroho Wahyu Widodo, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Arif Wintarto Yuwono, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio, Statistisi Ahli Madya KF Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Sulsel, Suri Handayani dan Local Expert Akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak H. Marsuki, Prof., Ph.D.,DEA.