APJII Sulawesi, Tolak Keras Sikap Kebijakan Relaksasi DNI
22/11/2018 15:13
Makasaar, Matasulsel – Kebijakan Ekonomi XVI tentang dibukanya 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) yang 25 diantaranya terbuka untuk asing 100 persen terus menuai kecaman.
Sikap tegas menolak kebijakan tersebut secara massif digencarkan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) yang mewadahi seluruh ISP (Internet Service Provider). Di Sulawesi, seluruh pengusaha yang tergabung dalam organisasi tersebut terus mendorong organisasi profesi mereka untuk bersuara lantang.
Mewakili para pelaku usaha penyedia jasa layanan internet dan jaringan telekomunikasi di Pulau Sulawesi, Ketua Pengurus Wilayah APJII Provinsi Sulawesi Selatan, Arry AS mengecam pemerintah dan menolak keras kebijakan tersebut.
JENEPONTO, MATASULSEL – Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberdayakan remaja putri, Puskesmas Binamu Kota Dinas Kesehatan
Oleh: ANDI DICKY HARDIANSYAH Perang tarif China-AS bukan sekadar pertarungan dua raksasa ekonomi, tapi juga ujian nyata bagi ketahanan Indonesia
JENEPONTO, MATASULSEL – Pertemuan perdana Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Jeneponto pasca pelantikan
JENEPONTO, MATASULSEL – RSUD Lanto Daeng Pasewang mengumumkan pemenang lomba kebersihan dan tata laksana antar unit yang dilaksanakan dalam rangka
JENEPONTO, MATASULSEL — Pengadilan Negeri Jeneponto menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan
Matasulsel.com – Dalam proses pengiriman mobil—baik menggunakan layanan towing, car carrier, maupun kontainer—terdapat berbagai risiko yang