Bahas Situasi Kondusif di Sulsel, Kapolda Hadiri Pertemuan Gubernur dan 23 Rektor Perguruan Tinggi

MAKASSAR, MATA SULSEL – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs. Merdisyam bersama Pangdam XIV Hasanuddin, Kejati Sulsel dan Forkopimda TK I serta Ketua DPRD gelar pertemuan dengan 23 Rektor Perguruan Tinggi di Sulsel guna berkordinasi dan berkomunikasi terkait elemen mahasiswa yang juga ikut memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu pertemuan tersebut juga untuk menyamakan visi tentang Undang-undang Omnibus Law.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memandu dan memimpin langsung jalannya diskusi tersebut.

Bacaan Lainnya

“ Ya, hari ini kita komunikasi ke semua pihak termasuk dengan serikat pekerja, artinya kalau kita bisa berdialog kenapa kita turun ke jalan, apalagi merusak fasilitas negara yang nota bene adalah uang rakyat yang dipakai membangun, sehingga kita di Sulsel ini lebih pada menyelesaikan masalah melalui dialog,” ungkap Nurdin.

“Alhamdulillah tadi ada Pak Kapolda, Pangdam, Kejati dan Forkopimda serta Ketua DPRD. Kita bicara dari hati ke hati bersama seluruh pimpinan perguruan tinggi yang ada, tadi ada 23 rektor, semua hadir memberikan harapan pada kita bahwa kita sepakat untuk menjaga ketenangan, ketentraman dan kedamaian Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan kita terus menjaga kedamaian ini. Apalagi inikan masalah belum selesai, masalah pandemi Covid-19, ini juga menjadi fokus kita untuk menyelesaikannya,” jelas Nurdin, Sabtu (17/10/2020).

Selain itu, Gubernur juga meyakini mahasiswa sebagai calon-calon intelektual memiliki brand yang bagus, dan merupakan harapan untuk menjadi agen perubahan. Nurdin mengaku sudah melihat draft dan mendalami, namun belum keseluruhannya.

Beberapa hal positif dari UU Omnibus Law ini salah satunya para mahasiswa, dapat dengan mudah kita membentuk UMKM, membuat PT yang mempersyaratkan lagi Rp 100 juta sebagai modal awal. Menurutnya bagi mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur dapat menciptakan lapangan kerja, membangun usaha karena persyaratannya yang dimudahkan.

Selanjutnya, kata Nurdin bagi teman-teman buruh kalau dulu di PHK, masih harus berjuang dan memperjuangkan pesangon mereka, sekarang pemerintah sudah memback-up mempidanakan perusahaan yang tidak membayar pesangon bagi karyawan yang diberhentikan.

“Banyak hal lain yang memudahkan masyarakat kita, saya kira patut kita apresiasi terlepas dari kelemahan dari pada Undang-undang Omnibus Law ini. Tapi saya melihat inilah saatnya Indonesia berubah,” papar Nurdin.

Dikatakannya Indonesia tidak menjadi salah satu tujuan relokasi Industri dari luar, bahkan mereka cendrung ke China, Vietnam, Laos dan Myanmar, Hal tersebut karena mereka sangat memahami bahwa Indonesia terlalu banyak aturan, dan aturannya tumpang tindih, birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, tandasnya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam, mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Nurdin Abdullah dalam menghadapi demonstran dan mengakomodir tuntutan mereka.

“Jadi Pak Gubernur ini kalau menghadapi mahasiswa itu tampilannya bukan sebagai gubernur, tetapi tampilannya sebagai seorang pengajar,” ungkapnya. (*)

Pos terkait