Tentang penjelasan Kepala BKD Takalar, Rahmansyah, pernah mengatakan hanya ASN yang jadi urusan mereka. Kalau soal honorer, penyelesaiannya cukup di Disdukcapil saja, bukan urusan BKD.

Zubair menjawab, “Apa yang ucapkan Kepala BKD Rahmansyah, benar adanya. Beliau telah mengirim tambahan ASN sesuai kebutuhan. Kalau tim kajian tidak ada, karena langsung dipimpin oleh tiga kepala OPD yang terlibat dalam masalah ini.”

Salah seorang aktivis yang mengawal masalah pemecatan honorer Disdukcapil Takalar ini, Rifai Jayandi, melalui telepon, Senin (7/9/2020), mengatakan, “Kalau Dukcapil serius maka masalah 20 honorer sudah selesai sesuai hasil RDP.”

“Seharusnya, Dukcapil sadar bahwa ini menyangkut persoalan nasib orang kecil. Persoalan perut, sehingga jangan permainkan. Saya melihat ibarat permainan bola, maka bolanya mati di Dukcapil Takalar,”pungkasnya.(*).