Buka Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Bupati Iksan Harap Kades Kelola Dana Proporsional

JENEPONTO, MATA SULSEL – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan di Ruang Pola Panrangnuanta, Kantor Bupati Jeneponto, Kamis, (04/02/2021).

Acara sosialisasi produk hukum daerah dihadiri langsung oleh Bupati Jeneponto Drs. H. Iksan Iskandar M.Si dan peserta perwakilan dari masing-masing desa, kelurahan, dan dari kecamatan Se–Kabupaten Jeneponto.

Bacaan Lainnya

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dibuka oleh Bupati Iksan Iskandar dengan didampingi Forkopimda, Kepala dinas PMD Jeneponto, Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Jeneponto serta beberapa kepala OPD lainnya.

Dalam laporan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) Makmur Sijaya menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2021 dalam bentuk peraturan bupati (Perbub), yaitu Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata cara pengalokasian, pembagian dan prioritas penggunan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2021.

Kemudian Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa (ADD) tahun anggaran 2021.

“Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten Jeneponto dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah, hal ini ditegaskan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 17 ayat 1 yang berbunyi bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” ujarnya.

Dalam laporan yang sama Makmur juga menambahkan bahwa sasaran dari kegiatan Sosialisasi Produk Hukum ini adalah memberikan pijakan, acuan, dan landasan hukum agar penggunaan dana didesa menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara Bupati Jeneponto Iksan Iskandar berharap, dengan adanya sosialisasi ini kepala desa dan peringkatnya dapat mengelola dana desa (ADD) secara profesional dan proporsional sehingga mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara jujur, transparan serta ankuntabel melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak sehingga mendorong partisipasi publik.

“Saya berharap kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya agar memiliki semangat yang sama dan mampu bekerja secara profesional dan proporsional dalam mengelola ADD yang ada,” pungkasnya. (*)

Pos terkait