“Kita tidak bisa pungkiri bahwa keberadaan PT Vale di Tanamalia belum terlalu maksimal memberikan dampak peningkatan ekonomi, sebab PT Vale baru melakukan eksplorasi, belum beroperasi secara penuh. Untuk itu, kita perlu mendukung PT Vale agar cepat menyelesaikan eksplorasi,” paparnya.

Perwakilan Masyarakat lainnya dari unsur pemuda, Forum Masyarakat Petani Lada Loeha Raya (FORMULA), melaluI Sekretaris FORMULA Rustam mengungkapkan, kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik, antara PT Vale dengan masyarakat.

“Karena sebenarnya hal seperti ini yang kita harapkan, bagaimana kita bisa berdiskusi dengan pihak terkait, baik dari PT Vale maupun dari pemerintah, sehingga kita bisa mendapatkan solusi terbaik, dan opini yang beredar di luar bisa dibantah setelah kita mendapatkan penjelasan dari semua pihak terkait,” katanya.

Melalui forum ini, Rustam menyimpulkan bahwa PT Vale dan pemerintah siap menjadi fasilitator dalam menyelesaikan konflik di Tanamalia.

“Saya juga mendorong agar dilakukan percepatan penyelesaian konflik, agar kedepannya tidak terjadi kerugian besar kepada masyarakat,” jelasnya.

Kedepannya, setelah konflik selesai, dan kemudian PT Vale beroperasi di Tanamalia, Rustam berharap PT Vale tetap konsisten dalam menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan yang memperhatikan sosial dan lingkungan.

“Saya juga berharap kehadiran PT Vale di Tanamalia nantinya dapat memprioritaskan meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta membantu meningkatkan keterampilan masyarakat,” pungkasnya.

Perwakilan Perempuan Loeha, Mirnawati menuturkan, jika keinginan besar Perempuan di Loeha ingin diberdayakan, diberikan pelatihan agar bisa meningkatkan keterampilan dan bisa berpenghasilan.

Termasuk dengan membantu para Perempuan menggerakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kami berharap PT Vale bisa memberikan pelatihan, seperti pelatihan menjahit dan memberikan kesempatan mengembangkan UMKM di Tanamalia,” tuturnya.

Tokoh Masyarakat Loeha, Muhammad Arfah Mustafa menjelaskan, tentunya kehadiran PT Vale sudah memberikan kontribusi positif bagi Masyarakat, salah satunya dibukanya akses jalan di daerah tersebut.

Dia menuturkan, masuknya investasi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, maka dari itu sangat diharapkan pelibatan masyarakat dalam prosesnya. Diantaranya, masyarakat diberikan ganti untung terhadap merica Masyarakat

“PT Vale memiliki hak mengelola lahan yang dimiliki atas perintah negara melalui Kontrak Karya yang diberikan, dimana mereka membayar land rent. Sementara, posisi
masyarakat yang mengelola tidak melakukan pembayaran seperti membayar PBB. Untuk itu, ketika PT Vale ingin menggunakan lahannya, ada baiknya masyarakat harus memahami itu. Namun, perlu diperhatikan ada biaya kompensasi terhadap pemilik lahan, termasuk memikirkan lahan pengganti karena peluangnya ada,” jelasnya.

Tak hanya itu, Arfah meminta PT Vale memberdayakan masyarakat dengan melibatkan kontraktor dan membina skill kontraktor lokal, mengembangkan SDM khususnya dari segi pendidikan dan kesehatan.

Serta meningkatkan keterampilan masyarakat dengan memberikan pelatihan, sehingga masyarakat bisasiap kerja dan dijamin masuk di dunia industri atau bekerja di dalam perusahaan.

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PT Vale Sudah Sesuai Aturan

Upaya PT Vale dalam melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakat diakui sudah sesuai aturan.

Bahkan hal tersebut telah ditegaskan PT Vale dalam setiap aktivitasnya maupun komitmenya dalam melakukan tata kelola Perusahaan.

Social Safeguard Specialis, Dr Rimun Wibowo mengatakan, acuan Kebijakan PT Vale menyebutkan, jika komitmen Perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berarti PT Vale sangat memperhatikan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan.

Begitupun pada komitmen PT Vale untuk mengubah sumber daya alam menjadi sumber kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, berkonstribusi positif terhadap Pembangunan Indonesia. Tentunya, PT Vale tidak akan merugikan masyarakat.

Tidak sampai disitu saja, PT Vale memperlihatkan komitmennya untuk terus menciptakan praktek bisnis berkelanjutan dengan penerapan kinerja lingkungan, sosial dan tatakelola yang seimbang, yang merujuk pada International Council on Mining and Metal (ICMM) dan International Finance Coorporation (IFC), UN Guidance Principle.

“Jika ini diterapkan, dipastikan dalam menjalankan bisnisnya sangat memperhatikan setiap warga terdampak baik illegal atau formal dan menjaga kelangsungan kehidupan warga terdampak,” katanya.

Komisioner Komnas HAM Dwi Hartono mengapresiasi upaya PT Vale untuk menyelenggarakan dialog dalam rangka mencari penyelesaian yang humanis dan berdasarkan hak asasi manusia atas konflik tinurial di Tanamalia yang mana ini merupakan upaya perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dialog yang terbuka dan transparan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang berada di Tanamalia, merupakan salah satu hal krusial supaya aspirasi masyarakat benar-benar dihormati oleh PT Vale ketika hendak menjalankan kegiatan atau operasi,” jelasnya.

Menurutnya, FGD ini adalah sebuah upaya yang cukup bagus dan sangat baik agar terbuka dialog dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dengan pemerintah karena yang menjadi pengemban utama hak asasi manusia adalah pemerintah.

“PT Vale terikat norma-norma internasional sebagai perusahaan multinasional untuk menghormati dan berkontribusi memenuhi hak asasi manusia. Tentunya, hal ini tidak akan dilanggar oleh PT Vale,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap apa yang sudah dilakukan terus dilanjutkan dengan melibatkan setiap lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak, disabilitas masyarakat adat petani nelayan sehingga benar-benar mereka mendapatkan haknya untuk menyelesaikan konflik tenurial di Tanamalia.

“Kami berharap dalam menyelesaikan konflik ini diharapkan pendekatan hak asasi manusia benar-benar diterapkan secara tepat dan komprehensif dalam rangka menyelesaikan konflik,”terangnya.

Direktur Penanganan Konflik Tenurail dan Hutan Adat, Muhammad Said mengungkapkan, PT Vale sudah punya modal besar kepercayaan dari masyarakat, untuk itu perlu dijaga dengan baik kepercayaan tersebut.

“Saya kira PT Vale sudah punya modal yang besar yaitu trust. Bahwa masyarakat trust terhadap PT Vale karena sudah mempraktikan penambangan yang perhatikan lingkungan dan sosial berkelanjutan, hal ini tentu tidak terbantahkan. Silahkan ke tempat lain yang pekerjaannya sama, dipastikan tidak akan sama denga napa yang dijalankan PT Vale,” ungkapnya.

Menurut Muhammad Said, PT Vale punya good will dengan mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum.

“Kalau tiga asas tersebut bisa dicapai maka benang ruwet yang terjadi selama ini akan terurai satu persatu, maka dari itu dibutuhkan duduk bersama semua pihak dalam menyelesaikan riak-riak disana,” ujarnya.**