Bupati Iksan Iskandar Buka Sosialisasi Perpres tentang SPBE, Ini Tujuannya !

JENEPONTO, MATA SULSEL – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar membuka sosialisasi Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, di Ruang Pola Panrangnuanta Kantor Bupati Jeneponto, Jumat (18/12/2020).

Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Jeneponto Siti Meriam melaporkan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penguna SPBE.

Dimana dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, disebutkan bahwa tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur ini meliputi rencana induk SPBE Nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan infromasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan layanan SPBE,” jelas Siti Meriam dalam laporannya.

Sementara Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dalam sambutannya mengatakan tentang pentingnya kegiatan sosialisasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ini juga berarti sebagai upaya membangun E-goverment yang kuat dan terintegrasi.

“Kegiatan ini merupakan upaya membangun paradigma pemerintahan yang lebih baik. Hal ini penting, karena tuntutan digitalisasi mengharuskan kita untuk mengikuti dinamika, agar kita dapat terus maju dan tumbuh berkembang lebih baik,” ujar Iksan.

“Visi Jeneponto Smart 2023 pada dasarnya mengandung muatan upaya pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” tambahnya.

Bupati Iksan Iskandar mengatakan tata kelola dan aktivitas kegiatan pemerintahan telah banyak dilakukan secara elektronik. Penerapan kinerja yang berbasis teknologi tersebut dilakukan secara terintegrasi melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

“Kita mengharapkan dengan integrasi ini maka akan mendukung kinerja pemerintahan yang lebih mudah, terukur dan berkelanjutan. demikian halnya dengan pengembangan layanan publik yang dapat diakses secara online. Layanan e-perijinan bagi publik serta layanan e-kependudukan merupakan upaya strategis yang telah dilakukan. Maupun berbagai jenis pelayanan publik lainnya,” terangnya.

Iksan juga menyampaikan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini sangat penting untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas kerja.

“Indonesia saat ini masuk dalam 5 besar pengguna internet tertinggi didunia, hal ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan, olehnya dalam pemerintahan, sistem berbasis Elektronik harus bisa dimanfaatkan sebagai upaya peningkatan Efisiensi dan Efektivitas pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (*)