Bupati Jeneponto Bersama Forkopimda Bahas Penanganan Covid-19

Arifuddin Lau
5 Jul 2021 17:32
3 menit membaca

JENEPONTO, MATA SULSEL – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar undang Pimpinan DPRD dan Forkopimda bahas penanganan covid-19, diruang pola Panrangnuanta, Senin (5/7/2021).

Bupati Iksan Iskandar bersama-sama Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kajari, dan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto melakukan koordinasi terpadu serta membuat rencana strategis dan terukur untuk penanganan covid-19 di Jeneponto.

Dalam data zonasi yang dirilis tim satgas covid kabupaten Jeneponto, dari 11 (sebelas) kecamatan sebanyak 9 (sembilan) masuk dalam zona kuning dan 2 (dua) diantaranya zona hijau/aman yakni Rumbia dan Turatea. Berdasrkan data tersebut diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengantasipasi kemungkinan terjadinya penambahan kasus yang positif.

Bupati Iksan Iskandar menegaskan bahwa untuk mencegah penyebaran dan lonjakan kasus covid dalam kesempatan coffee morning perlunya mengambil langkah taktis strategis dengan mengoptimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di 11 (sebelas) kecamatan dengan melibatkan unsur tripika di masing-masing wilayah kecamatan.

“Dalam penerapan PPKM berskala mikro nantinya, saya meminta setiap desa/kelurahan dapat memaksimalkan posko tanggap Covid-19, posisi posko ini menjadi bagian upaya pemerintah menanggulangi penyebaran di wilayah hulu,”ujar Bupati Jeneponto.

Bupati Jeneponto menambahkan selain itu, posko tersebut juga dapat berperan sebagai pendamping mencari data covid melalui pengawasan aktivitas masyarakat sekaligus fasilitas kesehatan di tingkat desa/kelurahan seperti puskesmas. “Artinya harus ada posko di desa yang mendampingi puskesmas untuk mencegah Covid-19,” kata Iksan.

Ia menambahkan, adanya beberapa kasus Covid-19 di Jeneponto membuat pemerintah terus bergerak dengan membenahi permasalahan yang ada di hulu. Akan tetapi, pembenahan ini bukan saja menjadi tanggung jawab petugas kesehatan, melainkan membutuhkan kerja sama semua pihak.

Untuk itu, pemerintah akan mengintervensi permasalahan yang ada di hulu. “Karena itu, kita harus intervensinya sampai ke daerah yang paling jauh, sampai ke masyarakat pedesaan, maka dibuatlah sekarang programnya PPKM berskala mikro,” imbuh Iksan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tag Populer

Belum ada konten yang bisa ditampilkan.