“Keberadaan depo Pertamina dianggap mengancam hak atas rasa aman bagi warga sekitar depo karena jaraknya yang sangat dekat dengan perumahan warga,” ujarnya.

Persoalan lainnya yakni tidak meratanya CSR hingga pemerintah setempat tidak dilibatkan secara menyeluruh serta tidak menindaklanjuti hasil dialog bersama.

“Dari aspek tata kelola, CSR depo Pertamina dianggap tidak efektif karena tidak merata ke masyarakat sekitar depo,” tutur Naylawati.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polinet merekomendasikan untuk merelokasi Depo Pertamina Makassar ke tempat yang representatif dan sesuai dengan keselamatan warga.

“Untuk itu, kami merekomendasikan untuk pemindahan lokasi depo Pertamina dengan skema Public Private Partnership. Sehingga, anggaran pemindahan dapat di minimalisir,” tutupnya.**